PORTAL7.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mengawal ketat realisasi anggaran negara di wilayah masing-masing. Peringatan keras ini disampaikan menyusul potensi munculnya oknum yang dapat menyalahgunakan dana alokasi dari pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 25 April 2026. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program-program nasional di tingkat daerah.
Dilansir dari Detikcom, Wamendagri menekankan perlunya sinkronisasi yang kuat antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pengawasan menyeluruh ini bertujuan untuk mencegah dana yang telah dialokasikan tidak tersendat atau diselewengkan.
Bima Arya mengutip langsung arahan dari Presiden mengenai pentingnya pengawasan anggaran hingga ke akar rumput. "Bahasa Presiden yang lebih gamblang mengatakan, jangan sampai uang pusat nyangkut di oknum atau nyangkut karena program tak efektif," ujar Bima saat Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Sabtu (25/4/2026).
Selain dana APBN, mantan Wali Kota Bogor ini juga menyoroti masalah yang mungkin timbul pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketika ada penarikan kembali atau penanganan oleh tingkat pusat. Integritas anggaran di setiap level pemerintahan dinilai sangat krusial untuk dijaga bersama.
"Ini juga jadi persoalan, ketika kegiatan diambil alih pusat, belum tentu juga bisa sampai dan tidak nyangkut. Jadi memang perlu dikawal bersama," katanya, menggarisbawahi perlunya kolaborasi pengawasan.
Kementerian Dalam Negeri telah mengidentifikasi beberapa kendala teknis dan administratif dalam distribusi dana, termasuk dalam renovasi fasilitas pendidikan dan pengelolaan dana desa. Hal ini menuntut adanya pemahaman bersama mengenai mekanisme distribusi yang berlaku saat ini.
Mengenai inisiatif daerah, Bima Arya mendorong adanya inovasi dalam kerja sama antarwilayah, seperti di Sumatera, terutama dalam rantai pasok dan pengendalian inflasi. "Di Sumatera ingin kerja sama efektif, baik kerja sama rantai pasok, kesulitan atasi inflasi, dan lain-lain tinggal bagaimana kelembagaannya nanti, ini bisa jadi inisiatif kepala daerah. Kita pikirkan bersama format kelembagaannya, sehingga kerja sama nantk bisa jelas," tukasnya.
Wamendagri juga mengakui bahwa kondisi finansial daerah dipengaruhi oleh penurunan Transfer Ke Daerah (TKD), sehingga diperlukan inovasi dalam manajemen anggaran. "Yaitu mengkaji ulang format, konsep besaran transfer pusat ke daerah dan mengkonversi menjadi program yang lain," terangnya.
