PORTAL7.CO.ID - Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah mengintensifkan pengawasan terhadap sektor pendidikan di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui serangkaian pemeriksaan mendalam terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Audit yang dilakukan secara maraton ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Hal ini menjadi krusial di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya pendidikan secara merata.
Sebagaimana dilansir dari Jabaronline.com, fokus utama dari agenda pemeriksaan rutin kali ini dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Tim auditor bergerak secara estafet untuk menjangkau institusi pendidikan di wilayah tersebut.
Setidaknya terdapat 49 sekolah yang menjadi sasaran audit komprehensif oleh pihak inspektorat. Jumlah ini mencerminkan keseriusan pemerintah provinsi dalam memantau distribusi dan penggunaan dana publik secara langsung di lapangan.
Ruang lingkup pemeriksaan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan menengah, mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peninjauan dilakukan secara menyeluruh guna memetakan kepatuhan administrasi sekolah.
Baik sekolah yang berstatus negeri maupun swasta di seluruh penjuru Kabupaten Pangkep tidak luput dari pengawasan ketat ini. Langkah inklusif tersebut diambil guna menjamin standar transparansi yang setara di seluruh ekosistem pendidikan daerah.
Agenda audit ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin yang telah dijadwalkan secara berkala oleh pemerintah provinsi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran pendidikan tetap berada di jalur yang transparan dan tepat sasaran.
Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara estafet, diharapkan potensi penyimpangan anggaran dapat dideteksi dan ditekan sedini mungkin. Transparansi dalam pengelolaan Dana BOSP menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola sekolah yang akuntabel.
Secara analitis, langkah Inspektorat Sulsel ini menunjukkan pergeseran ke arah pengawasan yang lebih proaktif dan sistematis di lapangan. Pengawasan ketat di tingkat daerah seperti Pangkep diharapkan menjadi standar bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
