PORTAL7.CO.ID - Sejumlah komunitas warga di Kota Malang pada Sabtu (25/4/2026) mengambil tindakan nyata dengan melakukan pengecatan ulang terhadap fasilitas halte layanan bus Trans Jatim yang berada di kawasan Jalan Veteran. Aksi ini diprakarsai oleh kekhawatiran terhadap kondisi halte yang dinilai terbengkalai dan terlihat kumuh, terutama karena lokasinya berada di depan Universitas Brawijaya.
Aksi bersih-bersih dan pengecatan ini melibatkan sekitar 10 orang relawan yang bersemangat untuk memperbaiki kondisi fasilitas publik tersebut. Para relawan tersebut membersihkan coretan vandalisme, menghilangkan debu tebal yang menempel, serta memoles dinding halte menggunakan peralatan seadanya.
Inisiatif ini merupakan bentuk protes damai dari masyarakat terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang dianggap lalai dalam melakukan perawatan rutin terhadap sarana pendukung transportasi umum tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi fasilitas yang kurang layak bagi pengguna jasa transportasi.
Koordinator aksi, Wahyu Setyo Pratama, mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah puncak dari kekesalan warga terhadap minimnya perhatian Pemkot Malang. Ia menyoroti bahwa Halte Veteran 2 merupakan salah satu titik pemberhentian Trans Jatim yang paling ramai, setara dengan kepadatan di Kayutangan.
Wahyu Setyo Pratama menjelaskan bahwa meskipun layanan bus Trans Jatim sudah beroperasi selama berbulan-bulan, tidak ada perubahan signifikan pada kondisi halte yang dikelola daerah. "Halte Veteran 2 ini penumpangnya selalu ramai, salah satu yang paling padat setelah Kayutangan. Tapi berbulan-bulan sejak Trans Jatim beroperasi, tidak ada perubahan sama sekali dari Pemkot Malang. Seolah tutup mata," ujar Wahyu.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan melepaskan tanggung jawab dan hanya mengandalkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal perawatan fasilitas ini. Perlu diketahui bahwa anggaran daerah Kota Malang dinilai sangat memadai untuk pemeliharaan infrastruktur dasar seperti halte.
Wahyu Setyo Pratama menekankan bahwa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 2 triliun, renovasi beberapa titik halte seharusnya bukan menjadi masalah besar. "Dengan APBD lebih dari Rp 2 triliun, semestinya perbaikan halte bukanlah perkara sulit. Setidaknya bisa lah renovasi beberapa titik. Ini digunakan masyarakat yang juga bayar pajak. Masa dibiarkan kumuh begini," tegas Wahyu.
Aksi solidaritas ini mendapatkan dukungan dari berbagai elemen komunitas transportasi, termasuk perwakilan dari luar kota seperti Transport for Malang, Transport for Surabaya, Transport for Banyuwangi, serta Aliansi Malang Bersatu. Mereka semua sepakat bahwa pelayanan transportasi yang modern harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai.
Wahyu menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa tuntutan masyarakat sangat mendasar, yaitu fasilitas yang berfungsi baik dan tidak terlihat kumuh demi kenyamanan penumpang. "Transportasi boleh modern, tapi fasilitasnya minimal harus memadai. Kami tidak minta yang canggih, cukup fungsional dan tidak terlihat kumuh. Jangan sampai layanan transportasinya bagus, tapi tunggunya di tempat yang rusak," pungkas Wahyu.
