PORTAL7.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, melaksanakan kunjungan kerja penting di Nusa Tenggara Barat pada hari Senin, 4 Mei 2026. Kunjungan tersebut berfokus pada penyerahan bantuan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang sangat dinantikan warga.
Adapun lokasi penyerahan bantuan ini tersebar di tiga desa strategis di Kabupaten Lombok, yaitu Desa Batujai, Desa Ungga, dan Desa Tanak Awu. Tujuan utama dari program ini adalah memperluas cakupan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan sehat.
Program Sanimas ini merupakan realisasi nyata dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Penyaluran ini menjadi wujud kehadiran negara dalam upaya perbaikan taraf hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini kekurangan fasilitas pembuangan yang memadai.
Sari Yuliati menekankan bahwa isu sanitasi memiliki dampak yang sangat fundamental dan saling terkait dengan dua pilar utama pembangunan masyarakat. Dua pilar tersebut adalah aspek kesehatan jangka panjang dan peningkatan produktivitas ekonomi warga setempat.
"Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah," ujar Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI.
Dalam keterangan resminya, Sari Yuliati mengamati bahwa masih banyak daerah yang menghadapi kendala infrastruktur fisik sekaligus minimnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih. Oleh karena itu, program Sanimas diposisikan sebagai strategi penting untuk memutus rantai kemiskinan dan masalah kesehatan yang kronis.
Efektivitas penggunaan anggaran negara menjadi fokus utama dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dasar semacam ini. Pembangunan tidak boleh berhenti pada penyelesaian fisik semata, melainkan harus memastikan fungsi jangka panjang dari fasilitas yang telah dibangun.
"Jangan sampai fasilitas sudah dibangun dengan anggaran negara, tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak dirawat. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah," tutur Sari Yuliati.
Selain fokus pada pembangunan fisik yang berkualitas, Sari Yuliati juga menyoroti pentingnya edukasi kolektif bagi masyarakat. Edukasi ini bertujuan menjamin keberlanjutan fasilitas setelah diserahterimakan kepada pemerintah daerah dan kelompok masyarakat pengelola.
