PORTAL7.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi memulai program renovasi puluhan ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung. Acara peresmian ini berlangsung pada Jumat, 17 April 2026, sebagai bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan tersebut diawali dengan perbaikan simbolis terhadap 10 unit rumah yang berlokasi di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang. Langkah ini menandai dimulainya upaya peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat prasejahtera di wilayah Jawa Barat.
Dilansir dari Detikcom, alokasi bantuan untuk provinsi Jawa Barat mencapai hampir 40.000 unit rumah dari total target nasional sebanyak 400.000 unit pada tahun ini. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 20 juta yang dialokasikan untuk material bangunan dan upah pekerja.
"Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP," ujar KDM dalam keterangan tertulisnya.
Selain meresmikan perbaikan hunian, Dedi Mulyadi juga menyempatkan diri untuk memantau langsung kondisi rumah salah satu warga yang berprofesi sebagai penjahit. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan dukungan finansial tambahan untuk membantu produktivitas ekonomi warga tersebut.
"Dari Menteri KKP sebesar Rp 20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp 20 juta lagi. Buat tambah modal usaha menjahitnya," ujar KDM saat memberikan bantuan tambahan.
Sumiati, salah satu warga yang mendapatkan bantuan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas perhatian besar dari pemerintah. Ia merasa terbantu dengan adanya perbaikan rumah sekaligus modal usaha yang diterimanya secara langsung.
"Terima kasih semoga menjadi berkah amal ibadah buat Bapak KDM dan Pak Menteri," tutur Sumiati saat merespons bantuan tersebut.
Pelaksanaan bedah rumah ini menggunakan mekanisme Tender Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang melibatkan toko bangunan lokal. Skema ini memungkinkan kelompok masyarakat untuk memilih penyedia bahan bangunan dengan harga paling kompetitif di wilayah mereka.
