PORTAL7.CO.ID - Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi lintas lembaga demi mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak di wilayah paling timur Indonesia. Langkah konkret ini diwujudkan melalui inisiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyasar enam provinsi di Tanah Papua.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana masif yang dicanangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program strategis ini dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026).
Intervensi ini dianggap sangat krusial mengingat angka kekurangan hunian layak di Papua masih tergolong tinggi. Dilansir dari Detikcom, alokasi perbaikan rumah tersebut menjadi terobosan besar karena melibatkan koordinasi intensif guna menjangkau persebaran wilayah yang sangat luas.
"Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 rumah di wilayah Papua," ujar Muhammad Tito Karnavian.
Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pula bahwa realisasi program berskala besar ini akan sangat sulit jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Dengan cakupan wilayah yang mencapai 42 kabupaten dan kota, dukungan dana dari pemerintah pusat menjadi kunci efektivitas proyek di lapangan.
"Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?" tutur Muhammad Tito Karnavian.
Mendagri juga memberikan apresiasi khusus kepada kepemimpinan di Kementerian PKP yang berani mengambil langkah signifikan bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Fokus pembangunan ini direncanakan tidak hanya di pusat kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah perbatasan negara.
"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua," sambung Muhammad Tito Karnavian.
Menanggapi dukungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa strategi kementeriannya mencakup aspek yang lebih luas daripada sekadar renovasi fisik. Skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan turut disiapkan untuk membantu warga setempat memiliki hunian yang lebih baik.
