PORTAL7.CO.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) RI kini mendorong integrasi teknologi digital dalam pengawasan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah. Langkah ini diambil guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran serta memenuhi standar gizi ketat yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, menyampaikan instruksi tersebut saat melakukan kunjungan koordinasi di Kota Serang, Banten, pada Rabu (22/4/2026). Upaya ini bertujuan memperkuat fungsi kontrol pemerintah daerah terhadap operasional harian di lapangan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Pemanfaatan platform digital diproyeksikan menjadi instrumen vital untuk memantau kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung. Melalui sistem ini, setiap aktivitas di dapur produksi dapat diverifikasi secara akurat oleh para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
"Kepala daerah bisa langsung melihat jumlah dapur yang ada melalui platform digital, bahkan bisa melihat langsung ke lokasi eksak SPPG tersebut. Di situ akan kelihatan model dapurnya, jumlah penerima manfaatnya, dan yang paling penting adalah SPPG wajib mengunggah menunya setiap hari sehingga semua bisa mengawasi," ucap Dadang Hendrayudha.
Keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dianggap mampu memangkas birokrasi dalam pelaporan kondisi gizi masyarakat secara efektif.
"Kami meminta kepada para kepala daerah, Gubernur, Wali Kota, hingga Bupati, termasuk Satgas yang sudah dibentuk, untuk bersama-sama dengan kami mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini," tutur Dadang Hendrayudha.
Selain aspek teknologi, BGN juga menitikberatkan pada evaluasi berkala terhadap mitra pengelola, termasuk pihak yayasan yang mengoperasikan dapur gizi. Penegasan diberikan agar aspek kemanusiaan dan hak masyarakat tetap menjadi landasan utama dibandingkan sekadar mengejar keuntungan finansial.
"Intinya adalah kami melakukan evaluasi terus. Kemarin sore kami sudah kumpulkan mitra yayasan. Kami sampaikan bahwa program ini orientasinya sosial, walaupun ada profit, tetapi orientasi utama adalah sosial. Hak mereka sudah dikasihkan, nah sekarang kewajiban mereka yaitu menyiapkan dapur yang sesuai standar kita," kata Dadang Hendrayudha.
Pemerintah Provinsi Banten merespons positif arahan tersebut dengan menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal jalannya program MBG di wilayah mereka. Gubernur Banten menegaskan bahwa seluruh perangkat Satgas akan segera diselaraskan untuk mengoptimalkan pengawasan distribusi bantuan gizi tersebut.
