PORTAL7.CO.ID - Forum Kebangsaan yang melibatkan pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 menyatakan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas sosial di tengah ancaman guncangan inflasi yang dipicu oleh kondisi ekonomi global. Kesepakatan ini dicapai dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta, pada hari Kamis (23/4/2026), sebagai bentuk dukungan konkret terhadap ketahanan fiskal negara.
Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, secara khusus mengingatkan pemerintah mengenai urgensi antisipasi terhadap potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Isu sensitif ini dinilai rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan berpotensi melemahkan daya beli masyarakat secara langsung melalui lonjakan biaya transportasi dan kebutuhan pokok.
"Karena setiap kenaikan harga BBM akan langsung terasa pada kehidupan sehari-hari masyarakat, dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap laju inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional," tutur Bamsoet dalam keterangannya pada hari Jumat (24/4/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat mencapai angka 3,48 persen. Hal ini menjadi pengingat akan pengalaman tahun 2022, di mana penyesuaian harga energi sempat mendorong laju inflasi melampaui ambang batas 5 persen sebelum akhirnya berhasil dikendalikan secara bertahap.
Bamsoet menekankan bahwa dampak kenaikan energi selalu menimbulkan efek berantai yang cepat dan meluas dalam ekonomi. "Kenaikan BBM selalu memiliki efek berantai yang cepat dan luas. Begitu harga energi naik, biaya logistik meningkat, harga barang ikut naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh kita semua," tegasnya.
Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menyoroti bahwa tata kelola dan gaya komunikasi pemerintah dalam mengumumkan kebijakan strategis menjadi kunci utama penerimaan publik. Ia menekankan pentingnya kejelasan agar program pemerintah dapat diterima secara adil di seluruh pelosok Indonesia tanpa menimbulkan penolakan.
"Cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia," kata Marzuki Alie mengenai pentingnya kejelasan komunikasi kebijakan.
Amir Uskara menyoroti kondisi fiskal negara yang saat ini sedang menghadapi tantangan berat, sehingga memerlukan perbaikan komunikasi di tingkat kabinet. Tujuannya adalah agar kebijakan ekonomi yang berpotensi berat dapat dipahami publik secara solid dan tidak memicu kegaduhan sosial yang tidak perlu.
"Kondisi fiskal kita saat ini memang berat. Karena itu komunikasi pemerintah harus solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan," ujar Amir Uskara mengenai perlunya kesolidan komunikasi dalam kabinet.
