PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Kota Mataram secara resmi mengumumkan pengalokasian dana sebesar Rp64 miliar untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan pada tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.
Alokasi dana ini menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya yang berada di angka Rp54 miliar. Dana tersebut nantinya akan difokuskan untuk membiayai berbagai program prioritas, mulai dari sektor pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga bantuan sosial, dilansir dari Detikcom.
"Anggaran tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang sekitar Rp54 miliar, di mana setelah kami akumulasi totalnya mencapai sekitar Rp64 miliar sehingga ada peningkatan yang jelas," kata Lalu Alwan Basri.
Strategi yang diusung pemerintah daerah kali ini tidak hanya menyasar pada intervensi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat semata. Pemerintah menilai bahwa perbaikan infrastruktur dasar, seperti penyediaan hunian yang layak serta fasilitas sanitasi, menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan di Mataram.
"Masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan penghasilan warga, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) serta sanitasi, yang mana tahun ini kami menargetkan perbaikan 533 unit RTLH," ujar Lalu Alwan Basri.
Selain menangani masalah kemiskinan, Pemkot Mataram juga telah menyiapkan anggaran khusus sebesar Rp44 miliar untuk program penanganan stunting. Program ini menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai angka 5 persen melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan dan DP2KB.
"Kami meminta Dinas Kesehatan dan DP2KB untuk segera memadukan program mereka dengan program pusat agar intervensi terhadap stunting, kemiskinan, dan pengangguran bisa berjalan maksimal melalui koordinasi khusus," tutur Lalu Alwan Basri.
Kebijakan peningkatan anggaran ini muncul di tengah tantangan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB yang mencatat adanya dinamika angka kemiskinan yang cukup kontras. Berdasarkan data periode September 2024 hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan justru mengalami kenaikan sebanyak 11,20 ribu orang.
Kondisi berbeda terlihat di wilayah pedesaan yang berhasil mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 32,62 ribu orang pada periode yang sama. Secara umum, garis kemiskinan di Nusa Tenggara Barat rata-rata berada pada angka Rp575.856 per kapita per bulan per September 2025.
