PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, terus melakukan langkah nyata dalam mempercepat implementasi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini diambil untuk memperkokoh transformasi digital pada sektor keuangan daerah yang mulai diintensifkan per Rabu (15/4/2026).
Upaya strategis tersebut merupakan bagian dari penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Fokus utamanya terletak pada ketersediaan sistem yang mumpuni serta mendorong pemanfaatan aktif oleh masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar digitalisasi memberikan dampak nyata bagi warga. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan resmi yang dilansir dari ANTARA.
"Kami mendorong digitalisasi yang benar-benar digunakan, sehingga berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujar Firmansyah, Sekretaris Daerah Kota Batam.
Berdasarkan data Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), pertumbuhan digitalisasi di Batam menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2021, angka capaian hanya sebesar 15 persen, namun melonjak drastis menjadi 65 persen di tahun 2022, hingga menyentuh 85 persen pada 2024.
Meskipun transaksi belanja dan pajak daerah sudah sepenuhnya beralih ke sistem nontunai, tantangan besar masih membayangi. Saat ini, metode konvensional dilaporkan masih mendominasi sekitar 60 persen dari total penggunaan kanal digital secara luas.
"Ini yang menjadi fokus kami ke depan, bagaimana penggunaan kanal digital seperti QRIS dan virtual account bisa diperluas," kata Firmansyah, Sekretaris Daerah Kota Batam.
Saat ini, Pemerintah Kota Batam tengah memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengintegrasikan data. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam memantau perkembangan transaksi digital di lapangan.
Selain integrasi data, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas edukasi bagi masyarakat luas. Edukasi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci utama agar transformasi keuangan digital ini dapat diterima dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh lapisan warga.
