PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah serius meninjau kembali pemberian insentif bagi pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Langkah ini merupakan bagian dari strategi makro untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap impor minyak bumi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut pandangan ahli, elektrifikasi kendaraan dianggap sebagai opsi paling efisien dibandingkan pengembangan energi alternatif lainnya seperti biodiesel atau bioetanol. Hal ini dikemukakan oleh Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, dalam sebuah kesempatan.
Putra Adhiguna menekankan efisiensi biaya operasional kendaraan listrik sebagai keunggulan utama dalam konteks fiskal negara. "Kendaraan listrik lebih irit dalam biaya operasi dan tidak menjadi beban besar bagi subsidi negara," ujar Putra Adhiguna dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Adopsi kendaraan listrik di Indonesia hingga saat ini telah menunjukkan hasil awal yang signifikan. Tercatat, penggunaan EV telah berhasil menggantikan konsumsi sekitar 3.000 barel minyak per hari.
Langkah awal ini dipandang krusial dalam upaya membangun ketahanan energi nasional yang lebih kokoh ke depannya. Putra Adhiguna juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam kalkulasi biaya antaropsi energi.
Ia memperingatkan bahwa negara harus cermat dalam menghitung perbandingan biaya agar terhindar dari jebakan ekonomi berbiaya tinggi. Jebakan ini dikhawatirkan dapat menggerus daya saing Indonesia di kancah global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa kebijakan fiskal terkait insentif ini masih dalam proses penghitungan mendalam mengenai dampaknya terhadap APBN. "Saya hitung lagi. Kalau bagus, kami kasih," kata Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, dilansir dari CNN Indonesia.
Pemerintah mengambil sikap yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan final. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang dihadapi APBN akibat kenaikan subsidi energi serta ketidakpastian yang masih menyelimuti kinerja ekspor nasional.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, telah mengajukan usulan skema stimulus yang lebih terperinci. Usulan tersebut mencakup pertimbangan spesifik berdasarkan segmen kendaraan, jenis teknologi yang digunakan, serta bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
