PORTAL7.CO.ID - Harapan sejumlah warga di Kabupaten Gresik untuk menjadi abdi negara mendadak sirna setelah terungkapnya praktik penipuan bermodus pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kasus ini mencuat ke publik setelah para korban menyadari bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang mereka terima ternyata palsu.
Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik bergerak cepat dengan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sejak Jumat, 10 April 2026. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, memberikan perhatian serius terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh sindikat ini.
"Penipuan ASN dengan SK palsu ini dampaknya sangat besar. Banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi ada indikasi pelaku pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Ini harus ditindak tegas dan dihukum berat," ujar Agus Cahyono.
Selain proses hukum pidana, Agus juga menekankan pentingnya upaya pemulihan kerugian materiil bagi para korban yang telah menyetorkan uang dalam jumlah besar. Ia berharap pihak kepolisian tidak hanya fokus pada hukuman penjara, tetapi juga mengupayakan pengembalian aset milik masyarakat.
"Pelaku wajib mengembalikan uang korban. Ini penting agar kerugian masyarakat bisa diminimalkan," kata Agus Cahyono.
Guna memutus rantai penipuan serupa di masa depan, Agus menyarankan agar pemerintah daerah lebih transparan dalam menyosialisasikan ketersediaan formasi pegawai. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan kepastian informasi langsung dari sumber yang berwenang.
"Kalau memang tidak ada rekrutmen, harus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah. Ini untuk menghindari munculnya informasi liar yang menyesatkan masyarakat," jelas Agus Cahyono.
Ia juga mengimbau seluruh warga Jawa Timur untuk tetap waspada dan melakukan verifikasi mandiri setiap kali menerima tawaran instan menjadi pegawai pemerintah. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
"Kalau ada informasi lowongan CPNS, pastikan cek ke sumber resmi pemerintah dan jangan mudah percaya dengan iming-iming lolos dengan imbalan sejumlah uang," tutur Agus Cahyono.
