Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah cepat untuk memulihkan infrastruktur pendidikan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang. Menteri Abdul Mu'ti memastikan bahwa meskipun fasilitas belum pulih sepenuhnya, semangat belajar siswa tidak surut di tengah keterbatasan. Program revitalisasi ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan nasional di daerah rawan bencana.
Pemerintah secara resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk memperbaiki gedung sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan kembali ruang kelas yang rusak berat akibat terjangan air dan lumpur yang terjadi beberapa waktu lalu. Langkah strategis ini diharapkan dapat segera mengembalikan kenyamanan belajar bagi ribuan siswa di tiga provinsi tersebut secara permanen.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa tingkat kehadiran siswa di wilayah terdampak bencana kini telah mencapai angka 100 persen. Hal ini menandakan pemulihan psikologis dan operasional sekolah berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan awal pihak kementerian. Meski demikian, tantangan infrastruktur gedung yang hancur masih menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pemerintah pusat.
Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana bersama DPR RI, Abdul Mu'ti mengakui kondisi di lapangan masih jauh dari kata ideal. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah siswa masih terpaksa mengikuti proses pembelajaran di dalam tenda darurat dengan fasilitas seadanya. Selain itu, beberapa sekolah juga terpaksa menumpang di fasilitas pendidikan lain demi menjaga jadwal kurikulum tetap berjalan sesuai kalender akademik.
Kondisi darurat ini menuntut adanya kerja sama lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat proses konstruksi fisik bangunan. Tanpa adanya bangunan yang memadai, kualitas penyerapan materi pelajaran dikhawatirkan tidak akan maksimal bagi para peserta didik di masa depan. Oleh karena itu, percepatan penggunaan anggaran Rp2,4 triliun tersebut menjadi kunci utama dalam memulihkan martabat pendidikan di Sumatera.
Menteri Pendidikan menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar secara total telah berlangsung di seluruh titik lokasi bencana sejak pertengahan Februari 2026. Meskipun sarana prasarana masih sangat terbatas, guru dan tenaga kependidikan terus diinstruksikan untuk memberikan pendampingan psikososial yang maksimal. Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga terus dilakukan untuk memantau situasi terkini serta potensi risiko susulan di lapangan.
Komitmen pemerintah dalam mengucurkan dana triliunan rupiah ini diharapkan mampu menghapus trauma bencana bagi para generasi muda di wilayah terdampak. Revitalisasi sekolah bukan sekadar membangun kembali gedung yang roboh, melainkan bentuk investasi nyata untuk masa depan anak bangsa. Ke depannya, sekolah-sekolah baru ini akan dibangun dengan standar keamanan bangunan yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana alam yang serupa.
