.png)
.png)
JAKARTA - Program Sekolah Rakyat kembali mendapat penguatan kebijakan nasional dengan dimasukkannya pengajaran enam bahasa asing sebagai kurikulum wajib. Namun lebih dari sekadar inovasi pendidikan, kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dari keluarga miskin dan sangat miskin.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa penguasaan bahasa asing telah menjadi kunci mobilitas ekonomi di era global. Dengan memberikan akses ini secara gratis kepada kelompok rentan, Sekolah Rakyat dipandang mampu menghadirkan keadilan pendidikan yang selama ini sulit dijangkau.
“Bahasa asing adalah pintu peluang. Dengan penguasaan bahasa, anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat menyamai bahkan melampaui sumber daya yang selama ini hanya dimiliki kelompok tertentu,” ujar Mukhtarudin, Senin (3/11/2025) di Jakarta.
Enam bahasa asing yang diajarkan—Inggris, Arab, Jepang, Korea, Mandarin, dan Jerman—dipilih sesuai kebutuhan industri global dan negara mitra penempatan tenaga kerja. Pemerintah juga membuka wacana penambahan Bahasa Portugis untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Eropa Selatan.
Pimpinan Sekolah Rakyat di bawah Kemensos menjelaskan bahwa kurikulum multibahasa tidak berdiri sendiri. Pendidikan ini terintegrasi dengan pelatihan vokasi yang menyasar peluang kerja potensial baik di sektor industri dalam negeri maupun luar negeri.
“Tujuan kami bukan hanya meluluskan siswa dengan ijazah, tetapi menciptakan SDM yang memiliki daya saing ekonomi. Sekolah Rakyat memberi jalan bagi keluarga prasejahtera untuk punya masa depan yang lebih stabil,” jelasnya.
Penerapan pendekatan *link and match* membuat lulusan Sekolah Rakyat dipersiapkan secara komprehensif—bahasa, keterampilan teknis, hingga kesiapan kerja—sehingga mereka dapat langsung terhubung dengan pasar tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terampil.
166 Sekolah Rakyat Beroperasi, Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat aktif di berbagai daerah, mayoritas setara jenjang SMK. Pemerintah mewajibkan seluruhnya menerapkan modul bahasa asing dan pelatihan vokasi tanpa biaya bagi siswa.
Dengan kebijakan ini, Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi sekolah alternatif, tetapi transformasi dari sistem pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan. Pemerintah berharap melalui keterampilan bahasa dan vokasi, siswa-siswa dari latar belakang kurang mampu dapat meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat posisi ekonomi, dan membantu penurunan angka kemiskinan secara struktural.
Program multibahasa di Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pendidikan inklusif bukan hanya slogan, melainkan strategi nyata untuk mengecilkan jurang kesenjangan sosial dan membuka masa depan global bagi seluruh anak Indonesia.*
