Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah mengambil langkah cepat guna menangani kerusakan sektor pendidikan di Pulau Sumatera. Langkah strategis ini diambil menyusul serangkaian bencana alam yang melumpuhkan aktivitas belajar mengajar di beberapa provinsi. Pemerintah memprioritaskan pemulihan fasilitas publik agar hak pendidikan anak-anak di daerah terdampak tetap terpenuhi dengan baik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara resmi mengajukan Anggaran Biaya Tambahan sebesar Rp2,4 triliun. Dana fantastis tersebut diproyeksikan untuk membiayai rehabilitasi infrastruktur sekolah yang rusak parah akibat bencana. Selain fisik bangunan, anggaran ini juga mencakup alokasi khusus bagi kesejahteraan para tenaga pendidik yang bertugas di lapangan.
Wilayah yang menjadi fokus utama penyaluran dana ini meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiga wilayah tersebut diketahui mengalami dampak paling signifikan sehingga membutuhkan intervensi anggaran yang lebih besar. Pemerintah menilai dana reguler yang ada saat ini tidak akan mencukupi untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh dan cepat.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Abdul Mu'ti dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Gedung DPR RI pada Rabu (18/2/2026). Beliau menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat pengurusan administrasi anggaran biaya tambahan tersebut. "Koordinasi percepatan pengurusan anggaran biaya tambahan, ini yang akan kami usulkan sebesar Rp2,4 triliun," tegasnya di hadapan pimpinan rapat.
Dampak dari pencairan dana ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat belajar siswa di wilayah terdampak bencana. Perbaikan gedung sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Di sisi lain, pemberian tunjangan khusus bagi guru diharapkan dapat menjaga motivasi mengajar mereka di tengah situasi sulit pasca bencana.
Proses pengajuan anggaran ini kini tengah memasuki tahap pembahasan intensif bersama jajaran legislatif di Senayan. Kemendikdasmen terus berupaya agar birokrasi anggaran tidak menghambat proses pemulihan fisik yang mendesak di lapangan. Publik dapat memantau perkembangan rapat ini karena disiarkan secara transparan melalui kanal YouTube resmi TVR Parlemen.
Keberhasilan usulan anggaran ini akan menjadi titik balik bagi normalisasi sektor pendidikan di wilayah Sumatera. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar penyaluran dana nantinya tepat sasaran dan efisien. Penanganan pasca bencana yang komprehensif diharapkan dapat meminimalisir ketertinggalan capaian pendidikan nasional akibat faktor alam.
