PORTAL7.CO.ID - Pemerintah secara resmi memulai langkah identifikasi lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/4/2026). Lahan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini merupakan bagian dari optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mengejar target program perumahan nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dijadwalkan akan memberikan penjelasan teknis mendalam mengenai legalitas tanah tersebut.
"Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman, apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan tertulisnya.
Guna mematangkan rencana tersebut, pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan BUMN pada Jumat sore. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penyelarasan regulasi serta aspek teknis pemanfaatan tanah negara yang berada di wilayah Jakarta.
"Saya merasa senang, tadi soal tanah kereta api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara sudah disampaikan seperti itu," kata Maruarar Sirait.
Penegasan status kepemilikan lahan ini muncul ke publik setelah sempat terjadi perbedaan pendapat antara Maruarar Sirait dengan Ketua Umum Grib Jaya, Rosario de Marshall atau yang akrab disapa Hercules. Namun, pihak kementerian menyatakan telah mengantongi validasi data kepemilikan yang kuat.
"Kita sudah mendapatkan masukan dari Kementerian BUMN, dari Badan Pengelola Danantara yaitu Pak Donny, dan dari Dirut KAI bahwa itu adalah tanah milik negara. Kita akan tindaklanjutin, kita yakin bahwa itu milik negara," ucap Maruarar Sirait dilansir dari Detikcom.
Pembangunan rusun subsidi ini nantinya akan diprioritaskan bagi masyarakat yang selama ini bermukim di sepanjang bantaran rel kereta api Tanah Abang. Pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan proyek ini meskipun terdapat klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu.
"Kalau ada pihak-pihak yang merasa memiliki, ya tentu kita yakin milik negara. Saya sudah tanyakan langsung kepada Pak Donny dan juga kepada Dirut KAI bahwa itu adalah tanah milik negara," tegas Maruarar Sirait.
