JAKARTA – Munculnya inisiatif program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis swasta di Jakarta Barat memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Meski dinilai lebih fleksibel, kehadiran program swasta tersebut sejatinya bukan untuk menandingi program pemerintah, melainkan sebagai bentuk kolaborasi strategis dalam memperkuat Program Gizi Indonesia.
Di Jakarta Barat, program MBG swasta dijalankan melalui skema kupon yang dapat ditukarkan siswa di kantin sekolah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam jangka pendek karena mampu bergerak cepat dan langsung menyasar kebutuhan siswa di tingkat lokal. Selain itu, skema ini turut memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kantin di sekitar sekolah. Namun, cakupan program ini masih terbatas pada wilayah tertentu dengan jumlah penerima manfaat yang relatif kecil.
Berbeda dengan inisiatif swasta, program MBG yang diusung pemerintah merupakan bagian dari Program Gizi Indonesia berskala nasional. Program ini dikelola secara terstruktur melalui Badan Gizi Nasional dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan. Sasarannya mencakup jutaan penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui, termasuk mereka yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian A. Ruddyard, menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki dimensi yang luas. "Melalui MBG, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan seiring dengan strategi perdagangan dan investasi," ujarnya.
Perbedaan skala dan kompleksitas menjadi faktor kunci mengapa kedua pendekatan ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Program swasta dapat bergerak lincah karena hanya menyasar lingkup kecil tanpa beban regulasi yang berlapis. Sebaliknya, program pemerintah memerlukan perencanaan matang, kesiapan infrastruktur seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sistem distribusi yang merata di seluruh pelosok negeri.
“Kecepatan di satu titik tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk program nasional yang menjangkau jutaan penerima,” jelas Iskandar, salah satu pengelola SPPG.
Selain jangkauan, keunggulan utama MBG pemerintah terletak pada sistem pengawasan yang ketat. Hal ini mencakup standarisasi kualitas bahan pangan, pemenuhan gizi yang terukur, hingga tata kelola anggaran negara yang akuntabel. Pendekatan ini memastikan makanan yang disalurkan aman, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi penerima manfaat.
Pengamat kebijakan publik, Fauzan, menilai partisipasi swasta seharusnya dipandang sebagai sinyal positif dukungan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. “Partisipasi swasta menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah mendapat dukungan. Ini momentum untuk memperkuat sinergi, bukan membandingkan,” ungkapnya.
Narasi yang membenturkan antara kecepatan program swasta dan struktur program pemerintah dinilai terlalu menyederhanakan persoalan. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam ekosistem gizi nasional. Program swasta unggul dalam fleksibilitas lokal, sementara program pemerintah menjamin keberlanjutan, pemerataan, dan standar kualitas nasional demi mencetak generasi masa depan Indonesia yang berkualitas.*
