Jakarta – Keputusan Indonesia bergabung dalam forum internasional baru, Board of Peace (BoP), memicu perdebatan sengit di kalangan tokoh nasional. Meskipun Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah harga mati, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang keanggotaan tersebut karena khawatir forum itu tidak berpihak pada perjuangan Palestina.
Namun, di sisi lain, pemerintah memandang BoP sebagai langkah diplomasi strategis yang memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam upaya penyelamatan Gaza dan Palestina dari penderitaan perang berkepanjangan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP tidak akan mengubah sikap dasar negara yang menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai komitmen non-negosiasi.
Kritik Keras dari MUI dan Dino Patti Djalal
Kekhawatiran utama datang dari MUI. Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace perlu dikaji ulang. Ia khawatir forum tersebut justru menjauhkan Indonesia dari sikap tegas dalam membela Palestina.
“Kami khawatir Board of Peace ini justru menjauhkan Indonesia dari sikap tegas membela Palestina,” ujar Cholil.
Senada, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti besarnya iuran keanggotaan permanen BoP. Menurutnya, biaya tersebut membebani anggaran dan berpotensi mengarah pada praktik neokolonialisme baru.
“Indonesia harus berhitung matang, jangan sampai ikut forum internasional yang tidak jelas manfaat nyatanya bagi Palestina,” kata Sudarnoto.
Sementara itu, pengamat diplomasi, Dino Patti Djalal, menekankan pentingnya transparansi pemerintah terkait hak dan kewajiban Indonesia di BoP. Ia meminta pemerintah menjelaskan keuntungan dan kerugian bergabung dalam forum tersebut kepada publik.
