PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia tengah mempercepat integrasi seluruh layanan digital, termasuk sektor perlindungan sosial (Perlinsos), ke dalam satu platform terpusat bernama Portal Layanan Publik terpadu INAku. Langkah strategis ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (22/4/2026).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, secara tegas mendorong percepatan orkestrasi lintas sektor melalui portal tunggal tersebut. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem layanan pemerintah yang lebih efisien bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Transformasi digital ini diproyeksikan akan memangkas berbagai proses bisnis yang panjang sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan sosial. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengajuan mandiri melalui infrastruktur digital publik yang terhubung antar fase kehidupan.
"Selanjutnya, semua layanan digital termasuk perlinsos ke depan dapat diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik terpadu, sebagai perwujudan kemudahan layanan pemerintah untuk masyarakat," ujar Rini Widyantini, Menteri PANRB.
Rini Widyantini turut menekankan bahwa Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) memegang peran krusial dalam mengoordinasikan berbagai program strategis pemerintah. Selain itu, penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pemerintah Digital dianggap sebagai instrumen utama untuk mendorong perubahan sistemik ini.
Ketua KPTDP sekaligus Penasihat Khusus Presiden, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa uji coba digitalisasi pada sektor perlindungan sosial telah menunjukkan kemajuan yang sangat positif. Saat ini, sistem bantuan sosial tersebut sedang diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi dan dijadwalkan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya.
"Digitalisasi perlinsos ini perlu terus dikembangkan, karena menjadi contoh bagaimana teknologi bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, termasuk perlinsos yang saat ini sedang menjadi use case pertama," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua KPTDP.
Luhut Binsar Pandjaitan juga mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital harus diimbangi dengan sistem keamanan data yang kuat dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan identitas digital dan sistem pembayaran elektronik dalam ekosistem ini.
Dilansir dari Detikcom, data dari pelaksanaan piloting di Banyuwangi mencatat adanya 9.639 Kartu Keluarga yang mengajukan sanggahan saat proses pemutakhiran data dilakukan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.166 laporan sanggah berhasil diproses untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
