JAKARTA – Polemik mengenai ambang batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal mengenai kemungkinan fleksibilitas rambu fiskal sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski wacana ini memicu perdebatan, pemerintah menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga agar tidak melampaui batas yang diatur dalam regulasi keuangan negara. Langkah luar biasa untuk melampaui batas tersebut hanya akan dipertimbangkan dalam situasi krisis besar yang mendesak.
Selama ini, batas defisit 3 persen dari PDB menjadi pilar utama pengelolaan fiskal Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah lonjakan utang yang berlebihan, menjaga stabilitas makroekonomi, serta memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kredibilitas pemerintah dalam mengelola belanja negara secara pruden.
Namun, di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian—seperti fluktuasi harga energi dan ketegangan geopolitik—Presiden Prabowo memandang perlunya strategi mitigasi yang adaptif. Fleksibilitas defisit dipahami sebagai instrumen untuk merespons tekanan ekonomi ekstrem, bukan sebagai kebijakan pelonggaran anggaran yang bersifat permanen.
Sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal, pemerintah terus menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari efisiensi belanja, restrukturisasi program, hingga penguatan penerimaan negara. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Selain itu, pemerintah mendorong pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran serta mempercepat pengembangan energi alternatif guna memperkuat ketahanan ekonomi domestik.
Jika dibandingkan dengan negara lain, posisi fiskal Indonesia saat ini tergolong cukup sehat. Sebagai gambaran, Malaysia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 3,8 persen pada 2025. Sementara di lingkup G20, sejumlah negara mencatat defisit yang lebih tinggi, seperti China (4 persen), India (4,4 persen), dan Afrika Selatan (4,5 persen).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang memadai tanpa harus melanggar batas 3 persen secara agresif. Kendati demikian, publik tetap terbelah; sebagian menilai aturan 3 persen wajib dipertahankan demi stabilitas, sementara sebagian lainnya memaklumi fleksibilitas asalkan dijalankan secara transparan dan di bawah pengawasan ketat.
Pada akhirnya, wacana fleksibilitas ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Dengan menempatkan disiplin fiskal sebagai fondasi utama, pemerintah berkomitmen agar instrumen APBN tetap mampu menjadi pelindung ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.
