PORTAL7.CO.ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu, 26 April 2026. Kunjungan ini bertujuan meninjau secara langsung progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di wilayah Provinsi Lampung.

Proyek pembangunan fasilitas pendidikan ini merupakan bagian dari program nasional yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut menargetkan pendirian total 104 sekolah permanen di berbagai daerah di Indonesia.

Penyediaan sarana prasarana ini melibatkan sinergi antarlembaga, di mana Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab menyediakan lahan sementara. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mengemban tugas konstruksi fisik menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gus Ipul menyampaikan rasa puasnya terhadap laju pengerjaan di lapangan yang dinilai berjalan lancar dan mendekati target penyelesaian yang telah ditetapkan.

"Saya berterima kasih dan bergembira karena pembangunan di sini berjalan dengan baik, targetnya Juni sudah selesai," kata Gus Ipul, Mensos.

Demi memastikan target penyelesaian pada bulan Juni tercapai, lebih dari 600 pekerja dikerahkan secara intensif di lokasi proyek yang berlokasi di Lampung Selatan tersebut. Secara nasional, program pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini melibatkan sekitar 60 ribu tenaga kerja yang tersebar di lebih dari seratus titik.

Pemerintah juga terus meningkatkan target jangkauan siswa secara bertahap untuk program Sekolah Rakyat ini. Pasca-mencatat hampir 16 ribu siswa pada tahun sebelumnya, kuota akan ditambah 30 ribu orang pada tahun 2026, sehingga totalnya mencapai lebih dari 45 ribu peserta didik.

"Tahun depan sudah tambah lagi 60 ribu berarti sudah lebih dari 100 ribu, pada 2027 insyaallah tambah lagi lebih dari 90 ribu siswa. Sehingga di 2028 sudah lebih 200 ribu siswa yang akan mengikuti proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Mensos.

Ke depan, kebijakan pemerintah mengarahkan agar setiap kabupaten di Indonesia memiliki minimal satu gedung Sekolah Rakyat permanen sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Penentuan asal siswa akan didasarkan pada sumber penyedia lahan, di mana lahan dari pemerintah kabupaten akan memprioritaskan warga lokal setempat.