PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah serius mendalami rencana untuk mengambil alih pengelolaan sementara operasional Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi demi menjamin kesejahteraan seluruh satwa dan kelangsungan pekerjaan para pegawai.
Koordinasi intensif mengenai rencana pengambilalihan ini telah mulai dilakukan oleh Pemprov Jabar bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) pada hari Kamis (7 Mei 2026). Keputusan ini muncul menyusul berakhirnya masa pendampingan dari pemerintah pusat yang telah usai pada awal Mei 2026 ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kesiapan Pemprov Jabar dalam menghadapi masa transisi pengelolaan kebun binatang tersebut. Dikutip dari Detikcom, Herman memastikan bahwa koordinasi lintas instansi sudah berjalan.
"Ini kami sedang dalami, saya sudah koordinasi dengan teman-teman dari Pemkot Bandung, dengan BKSDA, dengan pengelola di lapangan," ujar Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah memberikan instruksi tegas bahwa aspek keselamatan makhluk hidup menjadi prioritas utama selama proses administrasi pengambilalihan ini berlangsung. Hal ini mencakup kondisi kesehatan dan kesejahteraan para satwa serta kepastian nasib para pegawai.
"Yang paling penting, tugas dari Pak Gub memastikan satwa dan pegawai dalam kondisi aman. Satwanya sehat dan sejahtera, demikian juga pegawai. Yang paling penting itu. Satwa dan pegawai harus aman," kata Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Herman Suryatman juga menegaskan bahwa tanggung jawab operasional penuh akan dipegang oleh Pemprov Jabar hingga akhir Mei 2026, mengingat adanya jeda waktu setelah masa tugas tim pendamping berakhir pada 5 Mei. Pemkot Bandung masih memegang tanggung jawab utama dengan dukungan dari Pemprov Jabar selama masa transisi ini.
"Dan kami pastikan sampai akhir Mei, itu kami tanggung jawab. Artinya ada waktu 3 minggu. Karena kemarin dari BKSDA tanggung jawab sampai 5 Mei. Dan sekarang, yang tanggung jawab untuk pegawai dan satwa itu Pemkot Bandung dan di-backup oleh kami," jelas Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pemprov Jabar siap melakukan pengambilalihan penuh jika mekanisme seleksi pengelola baru melalui beauty contest (kompetisi) mengalami kendala teknis maupun legalitas yang signifikan. Komitmen ini telah ditegaskan oleh Gubernur Jawa Barat.
