PORTAL7.CO.ID - Pemerintahan Kota Bandung saat ini sedang dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025. Dilansir dari Detikcom, legislatif meminta Pemerintah Kota Bandung untuk tidak hanya menyajikan seremonial angka serapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kinerja nyata di lapangan.
Pansus 15 DPRD Kota Bandung telah memulai pembahasan LKPJ 2025 dengan menekankan urgensi transparansi kondisi lapangan. Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menyoroti perlunya perbaikan mendasar dalam tata kelola kinerja pemerintah daerah.
"Sebagai anggota Pansus LKPJ Tahun 2025, kami memandang bahwa penyusunan dan penyampaian LKPJ Pemerintah Kota Bandung masih perlu perbaikan mendasar, khususnya dalam aspek tata kelola evaluasi kinerja," ujar Andri Rusmana, Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung.
Akselerasi Kesejahteraan: PKH Tahap II Cair Mei 2026 Didukung Penuh Sistem Data Tunggal Terkini
Menurut Andri Rusmana, indikator keberhasilan selama ini masih terlalu bertumpu pada besaran anggaran yang dihabiskan tanpa melihat dampak nyata bagi masyarakat. "Selama ini, LKPJ masih terlalu dominan menampilkan angka serapan anggaran sebagai indikator keberhasilan. Padahal, ukuran tersebut belum cukup untuk menggambarkan apakah program benar-benar menyelesaikan persoalan riil masyarakat," kata Andri Rusmana.
Andri Rusmana juga menegaskan bahwa angka statistik serapan dana belum menjadi jaminan atas terselesaikannya berbagai masalah mendesak yang dihadapi oleh warga kota. "Yang publik butuhkan bukan sekadar laporan 'anggaran terserap tinggi', tetapi bukti bahwa kemacetan berkurang, sampah tertangani, banjir terkendali, dan layanan publik semakin berkualitas," ucap Andri Rusmana.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan pembuktian atas penanganan masalah perkotaan yang krusial. Hal ini mencakup efektivitas penanggulangan kemacetan, manajemen sampah, pengendalian banjir, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Andri Rusmana juga menyoroti aspek efisiensi penggunaan dana daerah yang dianggap belum menjadi prioritas utama. "Kami juga melihat aspek efisiensi belum menjadi perhatian serius. Belum ada analisis yang kuat mengenai perbandingan antara anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai," kata Andri Rusmana.
Ia mendorong agar setiap capaian program memiliki keterkaitan yang jelas dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Lebih jauh, keterkaitan antara capaian program dengan target RPJMD juga perlu diperjelas. LKPJ seharusnya mampu menjawab target mana yang tercapai, mana yang melampaui, dan mana yang gagal beserta alasan yang transparan," ucap Andri Rusmana.
Andri Rusmana berharap bahwa Pemerintah Kota Bandung dapat bertransformasi menuju tata kelola LKPJ yang berbasis kinerja, berorientasi pada outcome dan impact, bukan sekadar administratif. "Kami di DPRD akan terus mengawal ini, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat Kota Bandung," pungkas Andri Rusmana.
