PORTAL7.CO.ID - Tragedi kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam lalu telah memicu respons serius dari lembaga legislatif. Insiden memilukan ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando H. Ganinduto, secara tegas meminta jajaran Direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk segera mengambil langkah korektif. Langkah ini difokuskan pada perombakan sistem keselamatan secara menyeluruh di seluruh lini operasional perusahaan.
Firnando menekankan perlunya tindakan preventif yang kuat guna memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Prioritas utama saat ini adalah menjamin keselamatan seluruh pengguna jasa transportasi perkeretaapian nasional.
Dilansir dari Detikcom, kecelakaan tersebut menjadi sorotan tajam mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap korban jiwa dan luka-luka. Kecelakaan di Bekasi Timur ini menyoroti kerentanan yang masih ada dalam sistem transportasi massal tersebut.
Pihak parlemen, melalui perwakilan Komisi VI, menyatakan dukungan penuh atas setiap upaya pembenahan yang akan dilakukan oleh manajemen puncak BUMN tersebut. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan yang dibutuhkan.
"Kami mendukung sepenuhnya langkah Dirut KAI Bobby Rasyidin untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, supaya tak terjadi lagi kejadian serupa yang merugikan masyarakat," tegas Firnando saat memberikan pernyataan pada Rabu (29/4).
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang BUMN, Firnando mengingatkan bahwa aspek keselamatan penumpang adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar dalam operasional KAI. Oleh karena itu, audit komprehensif harus segera digalakkan.
Audit yang diminta DPR mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur operasional standar, pengawasan ketat terhadap perlintasan kereta api, hingga evaluasi kedisiplinan seluruh personel yang bertugas di lapangan.
Lebih lanjut, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah ini sangat bergantung pada respon cepat dan transparansi manajemen dalam menangani isu-isu terkait infrastruktur perkeretaapian. Hal ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Direktur Utama KAI saat ini.
