PORTAL7.CO.ID - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengumumkan penetapan resmi untuk kalender Hijriah mendatang, khususnya mengenai jatuhnya hari raya Idulfitri. Keputusan ini merupakan langkah awal dalam menentukan penanggalan penting bagi umat Islam di Indonesia.
Secara spesifik, penetapan tersebut memproyeksikan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah akan tiba pada hari Jumat, 20 Maret 2026. Pengumuman ini disampaikan lebih awal dibandingkan dengan metode perhitungan yang biasa digunakan oleh otoritas pemerintah.
Keputusan dini dari Muhammadiyah ini secara otomatis menarik perhatian publik dan para pengamat keagamaan. Hal ini dikarenakan adanya potensi ketidaksesuaian waktu perayaan hari raya keagamaan antara dua institusi besar tersebut.
Potensi perbedaan waktu perayaan tersebut diperkirakan akan terjadi satu hari penuh. Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan metode yang digunakan, diperkirakan akan menetapkan perayaan Idulfitri jatuh keesokan harinya.
Perkiraan resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa Lebaran kemungkinan besar akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Maret 2026. Selisih satu hari ini seringkali menjadi titik fokus diskusi menjelang hari raya besar.
"Keputusan ini secara tegas memproyeksikan tanggal tersebut akan jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026," dilansir dari JABARONLINE.COM. Pernyataan ini menegaskan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Lebih lanjut, penetapan awal ini segera memicu sorotan publik karena adanya potensi perbedaan waktu perayaan Idulfitri dengan prediksi resmi dari pemerintah Indonesia. Perbedaan hitungan ini bukan hal baru dalam sejarah penetapan kalender Hijriah di Tanah Air.
"Pemerintah diperkirakan akan menetapkan Lebaran jatuh sehari setelahnya, yaitu pada Sabtu, 21 Maret 2026," dilansir dari JABARONLINE.COM. Ini menggarisbawahi prediksi waktu Idulfitri versi pemerintah yang berbeda sehari dari ketetapan Muhammadiyah.
Situasi ini menandakan bahwa dinamika penentuan hari raya di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan metode masing-masing organisasi. Muhammadiyah menggunakan metode hisab (perhitungan astronomis) yang telah ditetapkan, sementara pemerintah menggunakan kombinasi hisab dan rukyat (observasi).
