PORTAL7.CO.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) ke fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Langkah ini merupakan respons proaktif terhadap ekspektasi publik dan kebutuhan untuk memastikan mitra pelaksana program mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Pengawasan ketat ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi yang tengah berjalan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga memengaruhi persepsi publik mengenai kualitas layanan pemerintah yang diberikan.
Dilansir dari Money, sebuah penelitian terbaru dari Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) yang dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Data menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap keberlanjutan program gizi ini terus mengalami peningkatan signifikan di berbagai segmen masyarakat.
Direktur RISED, Fajar Rahmadi, menanggapi temuan tersebut dengan menekankan pentingnya menyelaraskan dukungan publik dengan peningkatan mutu layanan di lapangan. "Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG. Saya yakin pelaksanaan MBG saat ini belum maksimal," kata Fajar dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).
Fajar menambahkan bahwa evaluasi mendalam harus difokuskan pada beberapa elemen kunci demi terpenuhinya standar kualitas. Hal ini termasuk memastikan ketepatan waktu pengantaran, serta kesesuaian kualitas dan jenis menu yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.
Hasil survei RISED memaparkan bahwa mayoritas dukungan datang dari kelompok rentan, di mana 85 persen dukungan berasal dari keluarga dengan pengeluaran bulanan di bawah Rp 1 juta. Dukungan kuat juga terlihat pada kelompok menengah, dengan 78 persen keluarga berpenghasilan antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta menyatakan dukungan terhadap program ini.
Dukungan ini meluas ke kelompok dengan daya beli lebih tinggi; sebanyak 75 persen keluarga dengan pengeluaran Rp 3 juta hingga Rp 5 juta turut mendukung, sementara 60 persen dari kelompok berpenghasilan Rp 5 juta hingga Rp 10 juta juga memberikan dukungan.
Meski demikian, Fajar mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus mengatasi tantangan implementasi demi memenuhi harapan masyarakat. "Saya sangat setuju dengan sidak yang dilakukan BGN akhir-akhir ini. Kita perlu standarisasi SPPG, baik dari sisi menu maupun cara kerja, termasuk higienitas yang harus dijaga. Jika memang ada SPPG yang tidak memenuhi standar, langkah BGN untuk menutup sementara atau mengevaluasi total adalah metode perbaikan yang sangat tepat untuk ke depannya,” tegas Fajar.
Fokus utama dari kegiatan sidak dan evaluasi berkala yang digalakkan BGN adalah menguji kepatuhan mitra dapur terhadap petunjuk teknis (juknis) yang sudah terdistribusi. Pemeriksaan mencakup kesiapan operasional, standar kebersihan, hingga aspek keamanan pangan dalam proses produksi.
