PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengajukan usulan anggaran strategis senilai Rp2,9 triliun kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pengajuan ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja reses yang berlangsung di Ternate pada hari Rabu, 22 April 2026.
Usulan besar ini didorong oleh adanya ketimpangan signifikan yang terjadi antara capaian ekonomi makro daerah dengan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 34 persen pada tahun 2025 belum memberikan dampak merata.
Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum terwujudnya konektivitas wilayah yang berkelanjutan di seluruh Maluku Utara. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi penghalang utama distribusi hasil pertanian dan perikanan ke pusat pasar.
Gubernur Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan kekhawatirannya mengenai disparitas tersebut dalam pertemuan tersebut. "Pertumbuhan ekonomi 34 persen tidak berbanding lurus dengan apa yang dirasakan rakyat. Penyebab utamanya adalah belum adanya konektivitas yang berkelanjutan. Di daerah yang belum terkoneksi, kemiskinan masih tinggi dan ekonomi stagnan," ujar Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Maluku Utara.
Selain masalah konektivitas umum, ibu kota provinsi, Sofifi, juga menghadapi kendala serius dalam pembangunan fasilitas publik esensial. Hal ini diperparah dengan status administratif Sofifi yang masih berada di bawah yurisdiksi Kota Tidore Kepulauan.
"Sofifi membutuhkan pasar higienis, terminal, dan fasilitas umum lainnya yang hingga kini belum terealisasi," ujar Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Maluku Utara.
Pemerintah daerah juga menyoroti adanya pemangkasan anggaran daerah pada tahun 2026 yang mencapai Rp3,5 triliun untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dana tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk program pembangunan fisik yang lebih mendesak.
Harapan Pemprov Malut mengenai alokasi dana tersebut disampaikan dengan jelas oleh sang Gubernur. "Kami berharap anggaran tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk program nyata seperti pembangunan jalan dan jembatan agar biaya logistik turun dan manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Maluku Utara.
Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, memastikan bahwa seluruh aspirasi dan berkas usulan teknis dari Pemprov Malut telah diterima dengan baik. Komisi V akan segera membahas data tersebut dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.
