PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan target agar Nusantara di Kalimantan Timur dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Ambisi besar ini tetap diupayakan meskipun proyek pemindahan pusat pemerintahan tersebut masih dibayangi oleh berbagai tantangan logistik dan pembiayaan yang kompleks.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari NPR pada Kamis, 16 April 2026, kemajuan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan dilaporkan sudah hampir selesai. Namun, di saat yang sama, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai adanya potensi perlambatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional ini.
Proyek yang menelan biaya lebih dari 30 miliar dolar AS ini awalnya dicanangkan oleh mantan Presiden Joko Widodo sebagai solusi atas kepadatan penduduk dan penurunan tanah di Jakarta. Sejak kepemimpinan beralih ke Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024, terdapat kebijakan pemangkasan anggaran negara untuk IKN pada tahun 2026 hingga mencapai separuh dari alokasi tahun sebelumnya.
Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, berusaha meredam kekhawatiran publik, terutama dari kalangan internasional, mengenai kemungkinan Nusantara menjadi kota yang tidak berpenghuni. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah berjalan.
"Jangan khawatir, proyek ini dipastikan akan terus berlanjut," ujar Basuki Hadimuljono.
Basuki juga menjelaskan bahwa regulasi yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan proyek ini. Presiden dijadwalkan mulai berkantor secara penuh di Nusantara pada 2028, tepat setelah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif rampung pada tahun depan.
Di sisi lain, proyek ini tidak lepas dari kritik tajam para aktivis lingkungan yang menyoroti kerusakan ekosistem mangrove di wilayah Teluk Balikpapan. WALHI Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa pembangunan kota pintar ini memberikan dampak negatif bagi keberadaan spesies endemik seperti bekantan dan owa Kalimantan.
"Pihak yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang kami sebut sebagai korban bisu, yakni ekosistem mangrove serta satwa bekantan dan owa Kalimantan," kata Fathur Roziqin Fen selaku Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur.
Fathur juga menyatakan keraguannya terhadap janji pemerintah yang ingin mewujudkan konsep kota hutan yang inklusif bagi semua pihak. Menurut pantauan pihaknya di lapangan, realitas kerusakan lingkungan saat ini sangat sulit diselaraskan dengan visi kota hijau yang berkelanjutan.
