PORTAL7.CO.ID - Suasana di Kantor Gubernur Maluku Utara tampak berbeda pada Kamis, 16 April 2026, saat jajaran pemerintah berkumpul untuk mengevaluasi kinerja birokrasi daerah. Momentum ini menjadi catatan sejarah baru bagi wilayah tersebut karena berhasil mencatatkan rapor hijau dalam standar pelayanan kepada masyarakat luas.
Berdasarkan data terbaru, indeks kepuasan pelayanan publik di Maluku Utara melonjak drastis hingga menyentuh angka 127,54 persen. Pencapaian luar biasa ini secara resmi dinyatakan telah melampaui target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam agenda Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Informasi mengenai lonjakan data yang signifikan ini dilansir dari Detikcom sebagai basis bagi instansi setempat dalam menyempurnakan sistem birokrasi.
"Pelayanan publik Maluku Utara meningkat signifikan di angka 127,54 persen," kata Vera Yuwantari Susilastuti selaku Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB yang hadir secara daring.
Vera menjelaskan bahwa penilaian tersebut mengacu pada Indikator Pelayanan Publik (IPP) yang membedah enam aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Evaluasi ini mencakup transparansi, akuntabilitas, hingga inovasi serta profesionalisme sumber daya manusia di setiap instansi terkait.
"Dengan semangat kebersamaan, saya yakin melalui pelayanan publik yang terus membaik, Maluku Utara akan lebih maju, lebih transparan, dan lebih dipercaya oleh masyarakatnya," tutur Vera Yuwantari Susilastuti.
Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menyambut baik hasil evaluasi ini sebagai cerminan dari komitmen penuh pemerintah daerah. Baginya, hasil survei ini merupakan instrumen krusial bagi pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan nyata.
"SKM merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang kita berikan telah memenuhi harapan masyarakat," ujar Samsuddin Abdul Kadir.
Keberhasilan ini juga tidak lepas dari efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman perwakilan Maluku Utara selama periode berjalan. Lembaga pengawas tersebut dilaporkan telah menuntaskan ratusan aduan publik, yang memperkuat validitas angka kepuasan masyarakat tersebut.
