Perkembangan pesat Kecerdasan Buatan (AI) membawa manfaat revolusioner, namun di sisi lain memicu kekhawatiran serius mengenai potensi penyalahgunaan. Isu ini mendesak pemerintah dan lembaga internasional untuk segera merumuskan kerangka regulasi yang mampu menanggulangi risiko tersebut.
Salah satu risiko terbesar adalah pembuatan konten palsu yang sangat meyakinkan, seperti *deepfake*, yang dapat mengancam reputasi individu dan stabilitas politik. Selain itu, bias yang tertanam dalam algoritma AI berpotensi memperkuat diskriminasi sosial dalam pengambilan keputusan penting seperti perekrutan atau penentuan kredit.
Kekosongan hukum yang ada saat ini membuat penegak hukum kesulitan menindak pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi AI generatif untuk tujuan merugikan. Negara-negara maju kini berlomba menyusun undang-undang yang spesifik mengatur penggunaan AI, terutama dalam sektor sensitif seperti pertahanan dan kesehatan.
