PORTAL7.CO.ID - Kabupaten Siak mencatatkan prestasi gemilang dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,87 persen sepanjang tahun 2025. Pencapaian positif ini dipaparkan langsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak yang berlangsung di Gedung Panglima Ghimbam pada Rabu, 15 April 2026.
Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,37 persen. Data kemajuan ekonomi ini tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2025, sebagaimana dilansir dari dokumen resmi pemerintah daerah.
Selain pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Siak juga berhasil menekan angka kemiskinan dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,40 persen di tahun 2025. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga tercermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini menyentuh angka 77,19.
Fokus kebijakan pemerintah saat ini diarahkan pada penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dilakukan melalui serangkaian evaluasi manajemen secara menyeluruh serta optimalisasi unit usaha yang dinilai lebih produktif.
"Langkah konkret yang diambil meliputi evaluasi kinerja berkala, penguatan manajemen, hingga penataan unit usaha yang kurang produktif," ujar Syamsurizal, Wakil Bupati Siak.
Efisiensi belanja daerah kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah selaras dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meskipun dilakukan penghematan, Pemerintah Kabupaten Siak menjamin bahwa kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Negeri Istana tidak akan berkurang.
"Kami memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Hasil penghematan belanja diarahkan langsung untuk memperkuat program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tegas Syamsurizal.
Berdasarkan data kondisi keuangan daerah, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2,241 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,626 triliun. Sementara itu, realisasi PAD tercatat sebesar Rp388 miliar atau sekitar 64,10 persen dari proyeksi awal yang direncanakan.
"Meskipun saya dan Bupati baru efektif bekerja sekitar enam bulan setelah dilantik Juni 2025 lalu, kami tetap berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien," tegas Syamsurizal.
