PORTAL7.CO.ID - Langkah antisipasi mulai diambil pemerintah Indonesia guna memastikan kelancaran ibadah haji pada tahun 2026 mendatang. Di tengah suasana formal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memberikan arahan penting bagi seluruh calon jemaah.
Dalam pertemuan yang digelar pada Rabu, 15 April 2026 tersebut, Irfan Yusuf menekankan pentingnya penggunaan dokumen perjalanan yang sah. Hal ini dilakukan demi meminimalisir risiko jemaah tertahan oleh otoritas keamanan saat sudah berada di tanah suci.
"Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa visa haji yang resmi," kata Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah, saat memberikan keterangan di hadapan media.
Kehadiran Irfan Yusuf di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tersebut turut didampingi oleh Kepala KSP, M Qodari. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap dinamika penyelenggaraan haji yang kian menantang.
Pemerintah mencatat adanya evaluasi mendalam berdasarkan pengalaman pahit pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak warga negara Indonesia (WNI) yang akhirnya gagal menjalankan rukun Islam kelima tersebut hanya karena terganjal masalah administratif yang sangat krusial.
Irfan membeberkan fakta bahwa terdapat sekitar 1.000 jemaah yang terdeteksi menggunakan dokumen tidak sesuai pada periode lalu. Masalah ini menjadi perhatian serius bagi kementerian agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada musim haji mendatang.
"Tahun lalu Kementerian Imigrasi memberitahu kami ada sekitar 1.000 orang yang ditahan, dicegah untuk tidak berangkat karena tidak menggunakan visa haji. Di Saudi lebih banyak lagi yang sudah kadung masuk Saudi tapi tidak bisa masuk Makkah karena tidak memiliki visa haji, mereka hanya punya visa ziarah atau pun visa kerja," tutur Irfan Yusuf menjelaskan situasi di lapangan.
Peringatan dini ini dikeluarkan mengingat adanya sinyalemen kuat bahwa pengawasan di lapangan akan ditingkatkan secara signifikan oleh otoritas Arab Saudi. Pemeriksaan dokumen diprediksi akan berlangsung secara berlapis di berbagai akses menuju kota suci Makkah.
"Dan tahun ini pemerintah Saudi akan lebih ketat. Beberapa titik akan ada pemeriksaan," ujar Irfan Yusuf mengingatkan para jemaah agar tidak mencoba-coba menggunakan jalur non-prosedural.
