PORTAL7.CO.ID - Bupati Sukabumi, Asep Japar, memimpin rapat dinas penting di Aula Sekretariat Daerah pada Selasa (21/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi jajaran pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja internal sekaligus merumuskan langkah strategis peningkatan pendapatan daerah.
Dalam rapat tersebut, perhatian utama tertuju pada pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan tugas bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari efisiensi anggaran daerah tanpa mengurangi kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
"WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota," tegas Asep Japar, Bupati Sukabumi.
Selain masalah disiplin pegawai, Pemkab Sukabumi kini tengah memacu target penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, langkah ini diambil menyusul adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mempermudah administrasi pembayaran pajak tanpa syarat KTP pemilik lama.
Strategi yang akan diterapkan mencakup operasi gabungan di berbagai titik strategis serta penyediaan layanan jemput bola untuk menjangkau wajib pajak di wilayah pelosok. Upaya proaktif ini diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
"Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak," ujar Asep Japar.
Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, yang turut hadir dalam rapat tersebut memberikan arahan mengenai pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menilai integrasi antarinstansi merupakan fondasi utama dalam mencapai target pembangunan strategis yang telah ditetapkan.
"Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain," kata Andreas, Wakil Bupati Sukabumi.
Fokus pembangunan juga diarahkan pada pemberdayaan UMKM lokal melalui keterlibatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sektor usaha kecil didorong untuk masuk ke dalam rantai pasok program strategis nasional tersebut guna mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
