PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas untuk mencegah praktik haji ilegal menjelang puncak musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga negara yang menangani sektor ibadah tersebut.
Langkah penguatan pengawasan ini melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Koordinasi lintas sektoral ini dilaksanakan secara resmi pada hari Kamis, 30 April 2026, untuk meminimalisir penipuan berkedok perjalanan ibadah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pembaruan strategi penanganan haji non-prosedural ini bertujuan menutup celah bagi para penipu. Fokus utama Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk adalah memantau dan menindak tegas iklan-iklan perjalanan haji palsu yang masih beredar luas di masyarakat.
"Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengungkapkan bahwa otoritas keamanan di Arab Saudi telah berhasil menangkap tiga warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi terlibat dalam promosi keberangkatan haji secara ilegal. Pemerintah saat ini terus berkomunikasi intensif dengan pihak Saudi terkait proses hukum dan pendampingan bagi ketiga WNI tersebut.
"Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Saudi terkait proses hukum maupun pendampingannya," jelas Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebagai bentuk peningkatan keamanan jemaah, terdapat kesepakatan untuk menambah personel kepolisian yang akan bertugas di Arab Saudi selama operasional haji. Selain itu, unsur Polri juga akan diintegrasikan ke dalam struktur resmi Amirul Hajj ke depannya.
"Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia. Ke depan, struktur Amirul Hajj juga akan melibatkan unsur Polri," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri untuk berperan aktif dalam pemberantasan jaringan haji ilegal melalui pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Tindakan hukum yang tegas akan diterapkan, khususnya bagi para pelaku yang telah berulang kali melakukan penipuan serupa.
