PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat secara resmi mengeluarkan klarifikasi mengenai sebuah rekaman video yang sempat viral di media sosial. Video tersebut menampilkan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang diklaim menggunakan sepatu saat mengunjungi Masjid Syekh Khatib Al Minangkabawi di Padang.
Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 2 Mei 2026, saat rombongan kunjungan kerja Menteri Pariwisata mengunjungi Masjid Raya Syekh Khatib Al Minangkabawi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Widiyanti didampingi langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, untuk berdialog dan meninjau lokasi.
Pihak Pemprov Sumbar dengan tegas membantah narasi yang beredar luas di ranah digital tersebut. Mereka menyatakan bahwa informasi mengenai penggunaan alas kaki berupa sepatu di area suci masjid adalah klaim yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, memberikan kesaksian langsung karena ia turut hadir dalam rombongan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, sang menteri tidak mengenakan sepatu.
Nolly Eka Mardianto menjelaskan dengan rinci mengenai apa yang sebenarnya dikenakan oleh Menteri Pariwisata saat berada di dalam masjid. Dilansir dari Detik Travel, ia menegaskan bahwa alas kaki yang digunakan hanyalah kaus kaki.
"Saya menjadi bagian dari rombongan yang hadir dan menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Tidak benar Ibu menteri memakai sepatu di dalam masjid, yang digunakannya adalah kaos kaki," ujar Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar.
Lebih lanjut, Nolly menekankan bahwa seluruh rombongan kementerian telah mematuhi norma kesopanan dan peraturan yang berlaku di rumah ibadah tersebut. Penegasan ini dilakukan untuk meluruskan kesalahpahaman publik yang disebabkan oleh konten yang tidak akurat.
"Ibu Menteri beserta seluruh jajaran telah menjalankan tata krama yang sesuai. Perlu kami luruskan kembali bahwa tidak ada penggunaan sepatu di dalam masjid sebagaimana yang disampaikan dalam sejumlah narasi tidak akurat yang beredar luas di media sosial," kata Nolly Eka Mardianto.
Pemprov Sumbar menyayangkan penyebaran konten yang tidak melalui proses verifikasi yang memadai sebelum dibagikan di ruang publik digital. Nolly menyoroti dampak negatif dari penggiringan opini yang tidak berdasar.
