PORTAL7.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya mengalami penangguhan operasional menyusul adanya kendala dalam proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat. Penangguhan ini mulai diberlakukan sejak Kamis, 7 Mei 2026, yang berdampak pada puluhan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kabar mengenai penghentian layanan ini pertama kali menyebar luas melalui pesan berantai di berbagai platform media sosial. Pesan tersebut menginformasikan bahwa semua dapur di Surabaya menghadapi hambatan pencairan dana, sehingga operasional harus dihentikan sampai dana tersebut tersedia.
Pesan singkat yang beredar tersebut menggarisbawahi kondisi darurat yang dihadapi para pengelola dapur akibat belum diterimanya dana operasional. "Selamat pagi rekan-rekan mau menginfokan bahwa sedang terjadi kendala diseluruh dapur di Surabaya bahwa dana dari pemerintah tidak cair nggih, mohon doa nya agar diminggu ini semoga dana cair direkening kami.. Krn jika belum cair maka kami terpaksa harus berhenti operasional dahulu sampai dana dari pusat cair 🙏 Akan kami informasikan kembali, harap menjadi informasi dan support nya nggih matur nuwun.. @all," demikian bunyi pesan tersebut.
Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Kota Surabaya, Kusmayanti, membenarkan adanya hambatan anggaran yang dihadapi oleh pihak pengelola di lapangan. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa gangguan layanan ini tidak menimpa seluruh titik pelayanan gizi yang ada di Surabaya.
Kusmayanti menjelaskan bahwa sebanyak 24 SPPG tercatat belum menerima pencairan dana melalui Virtual Account (VA) sejak rentang waktu 27 hingga 29 April lalu. "Ya, kan kalau tidak ada anggarannya berarti kan tidak bisa kita paksakan (pemberian MBG sejak kemarin)," ujar Kusmayanti saat memberikan keterangan di kantor KPPG Surabaya, Jumat (8/5/2026).
Diduga kuat, masalah utama tersumbatnya aliran dana melalui Virtual Account ke tingkat satuan pelayanan ini disebabkan oleh permasalahan administratif. Kusmayanti mengindikasikan adanya ketertiban dalam penyampaian laporan berkala oleh pihak pengelola kepada Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi faktor penentu.
Menindaklanjuti hal ini, Kusmayanti menekankan pentingnya kedisiplinan pelaporan dari pihak SPPG. "Silakan dicek lagi di Kamis dan Jumat ini apakah dana sudah masuk atau belum. Kalau misalnya ternyata itu sudah masuk, berarti permasalahannya adalah di ketidakdisiplinan dan ketidaktertiban SPPG dalam melakukan pelaporan harian," jelas Kusmayanti mengenai mekanisme pencairan dana.
Dikutip dari Detikcom, kendala serupa tidak hanya terjadi di wilayah Kota Surabaya saja, tetapi juga dilaporkan menimpa beberapa daerah lain di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bangkalan dan Mojokerto. KPPG Surabaya saat ini sedang berupaya keras menyelesaikan proses administrasi agar layanan dapat segera dinormalisasi.
Kusmayanti menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan bagi para penerima manfaat program tersebut. "Sejak hari kemarin Kamis sama Jumat ini (24 SPPG tidak beroperasional). Harapannya hari Senin sudah bisa lagi operasional. Permohonan maaf kepada para pendidik manfaat atas keterkendalaan dalam proses layanan MBG ini," pungkas Kusmayanti.
