PORTAL7.CO.ID - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara mengenai kebijakan penetapan status Siaga 1 di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, penetapan status kesiagaan tertinggi tersebut terasa tidak lazim jika hanya merujuk pada antisipasi aksi unjuk rasa.
Mahfud MD menyampaikan pandangannya tersebut ketika ditemui di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 11 Maret 2026. Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa baktinya di pemerintahan sebelumnya, di mana status serupa tidak pernah diberlakukan meski terjadi demonstrasi berskala besar.
Dilansir dari Kompas.com, Mahfud MD mengungkapkan keraguannya mengenai dasar penetapan status Siaga 1 tersebut. Ia mempertanyakan urgensi peningkatan kesiagaan tersebut hanya karena potensi adanya demonstrasi.
"Kalau alasannya, misal, ‘wah ini mau ada demo besar-besaran’, gitu, Masa sampai siaga satu?" ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Ia kemudian menjelaskan perbedaan mendasar antara status Siaga 1 dan Siaga 2 dalam struktur kesiapsiagaan militer. Status Siaga 1 menuntut seluruh personel TNI untuk bersiaga penuh selama 24 jam tanpa kecuali.
Sementara itu, status Siaga 2 dinilai hanya memerlukan sebagian kecil dari kekuatan personel TNI untuk ditingkatkan kesiagaannya. Perbedaan ini menunjukkan tingkatan ancaman yang berbeda dalam pandangan Mahfud.
Mahfud MD menekankan bahwa selama ini, koordinasi antarlembaga seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai sudah cukup memadai untuk memetakan ancaman keamanan. Koordinasi tersebut biasanya dilakukan tanpa perlu menaikkan status kesiagaan hingga level tertinggi.
Sebagai contoh, Mahfud merujuk pada isu gerakan yang sempat viral di media sosial seperti "Jokowi End Game". Setelah dianalisis oleh pihak intelijen, gerakan tersebut ternyata tidak memiliki struktur pengorganisasian atau koordinator lapangan yang jelas.
Namun, Mahfud menduga ada faktor serius yang mendesak di balik instruksi yang dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. "Kalau sampai dibentuk Siaga 1 kan semuanya disuruh gini, mungkin ada sesuatu yang serius," kata Mahfud menduga adanya faktor mendesak di balik instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
