JAKARTA – Keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) menuai diskursus publik. Meski muncul desakan agar Indonesia menarik diri, sejumlah analis menilai posisi RI di dalam forum tersebut justru sangat strategis sebagai instrumen diplomasi untuk memitigasi konflik di Timur Tengah sekaligus memperjuangkan kepentingan Palestina dari dalam.
Polemik ini mencuat setelah adanya ultimatum yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari BoP—forum yang digagas oleh Donald Trump—serta membatalkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza. Tuntutan tersebut sebelumnya disuarakan oleh pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman, bersama pihak yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa. Namun, berdasarkan penelusuran, pernyataan resmi terkait hal ini belum ditemukan pada akun media sosial resmi BEM UI, meski sempat beredar di kanal informasi lain.
Di tengah tekanan tersebut, pakar hubungan internasional menegaskan bahwa keberadaan Indonesia di BoP tidak boleh dipandang sekadar sebagai bentuk keberpihakan. Langkah ini merupakan strategi diplomasi proaktif untuk memahami dinamika geopolitik global secara langsung dan membaca arah kepentingan negara-negara besar.
“Dengan berada di dalam forum seperti BoP, Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan global,” ujar seorang analis kebijakan luar negeri.
Posisi Indonesia di BoP juga dinilai memberikan keuntungan strategis sebagai "mata dan telinga" negara dalam memantau dinamika konflik internasional. Melalui forum ini, Indonesia dapat mengakses informasi primer, mengawal kebijakan internasional agar tidak merugikan Palestina, serta konsisten menyuarakan kepentingan dunia Islam dan negara berkembang.
Sumber diplomatik dari Kementerian Luar Negeri RI menekankan pentingnya keterlibatan ini. “Keikutsertaan ini penting agar Indonesia bisa memastikan kebijakan global tidak mengabaikan kepentingan Palestina,” jelasnya.
Pendekatan ini sejalan dengan langkah pemerintah yang mengedepankan kalkulasi matang dalam merespons konflik kawasan. Salah satunya tercermin dalam kebijakan penundaan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Pemerintah menegaskan bahwa setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan risiko geopolitik, keselamatan personel, dan stabilitas kawasan secara menyeluruh.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa peran Indonesia di forum internasional tetap teguh berlandaskan prinsip dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Keterlibatan RI dibatasi secara ketat pada misi kemanusiaan dan perdamaian, tanpa terlibat dalam konflik bersenjata maupun upaya melucuti pihak tertentu.
Sejumlah pihak menilai bahwa desakan agar Indonesia segera keluar dari forum internasional cenderung mengabaikan kompleksitas diplomasi global. Keputusan strategis seperti keikutsertaan dalam forum dunia membutuhkan proses panjang, koordinasi lintas negara, serta analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang bagi posisi tawar Indonesia di mata dunia.
