PORTAL7.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tenggat waktu ambisius agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat beroperasi secara sempurna sebelum tutup tahun 2026. Arahan prioritas ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas distribusi bantuan gizi kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan penetapan target tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait. Rakortas ini membahas perkembangan terkini implementasi program nasional tersebut.
Secara umum, Zulkifli Hasan menilai program MBG menunjukkan tren perkembangan yang positif di lapangan. Namun, fokus utama saat ini adalah mempercepat distribusi bantuan makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat yang berada di lingkungan pesantren.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada penyaluran dan penyesuaian nutrisi MBG yang ditujukan bagi kelompok 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kelompok rentan ini akan terus dipantau dan dievaluasi secara ketat kualitas gizinya, dilansir dari Money.
Data per 30 Maret 2026 menunjukkan bahwa program MBG telah berhasil menjangkau 61.680.043 penerima manfaat yang tersebar di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Distribusi makanan ini dilakukan melalui 26.066 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan sebagai mitra pelaksana utama pemerintah.
Dalam rangka menjaga kualitas layanan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah SPPG yang ditemukan bermasalah. Total ada 2.162 SPPG yang menerima sanksi berupa pembekuan atau surat peringatan.
"Yang disuspend 1.789, SP 1 (surat peringatan) 368, SP2 5. Totalnya 2.162. Tapi ini bergerak terus," ujar Zulkifli Hasan, menyoroti dinamika pengawasan di lapangan.
Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menekankan bahwa pengawasan terhadap SPPG akan terus diperketat ke depannya. Pemerintah berencana meluncurkan saluran pengaduan khusus untuk mempercepat penanganan keluhan masyarakat.
"Ke depan, pemerintah berencana menyediakan call center khusus. Saluran ini akan memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan melaporkan permasalahan terkait MBG, sehingga penanganan komplain dapat dipercepat," kata Zulkifli Hasan.
