Pemerintah secara resmi mengumumkan kelanjutan program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk tahun anggaran 2026. Program bantuan sosial ini dirancang khusus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok yang belum stabil. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi dan ketahanan pangan bagi keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan data terbaru, total bantuan pangan beras yang akan disalurkan pada tahun 2026 mencapai 720.000 ton. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah yang berkesinambungan setelah sebelumnya menyalurkan 365.500 ton pada alokasi Oktober hingga November 2025. Proses distribusi akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan melibatkan koordinasi ketat lintas instansi terkait.
Penyaluran bantuan sosial ini menyasar masyarakat yang telah terdaftar secara resmi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kriteria utama penerima manfaat adalah mereka yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat dan memiliki status ekonomi rendah. Pemerintah memberikan prioritas khusus bagi warga yang selama ini sudah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT.
Validitas data kependudukan menjadi syarat mutlak agar bantuan ini dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak. Setiap penerima wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga yang aktif serta sesuai dengan data di sistem pemerintahan. Ketegasan administratif ini diterapkan untuk meminimalisir risiko salah sasaran dalam pembagian bantuan pangan di lapangan nantinya.
Dalam pelaksanaan distribusinya, pemerintah kembali menjalin kerja sama erat dengan Perum Bulog sebagai penyedia stok beras nasional. Selain itu, aparat di tingkat desa dan kelurahan dilibatkan secara aktif untuk mengawal proses penyerahan bantuan langsung kepada masyarakat. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan setiap karung beras sampai ke tangan penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Program ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan perlindungan sosial yang telah berjalan efektif pada periode-periode sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah telah berhasil menyelesaikan alokasi bantuan untuk akhir tahun 2025 dengan target sasaran yang cukup luas di berbagai provinsi. Keberhasilan penyaluran di masa lalu menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun strategi distribusi yang lebih efisien untuk tahun 2026.
Melalui bantuan beras 10 kilogram ini, pemerintah berharap stabilitas pangan di tingkat rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Masyarakat diimbau untuk tetap memperbarui data kemiskinan mereka melalui perangkat desa setempat agar tetap terakomodasi dalam program bantuan pemerintah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan demi meningkatkan efektivitas serta transparansi penyaluran bantuan sosial di masa depan.
