PORTAL7.CO.ID - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, baru-baru ini menanggapi berbagai kritik yang mengarah pada kebijakan pemerintahannya, khususnya tuduhan bahwa kebijakannya dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Permintaan gubernur ini menekankan pentingnya dasar argumen yang kuat dalam setiap masukan yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Rudy Mas'ud mendesak agar setiap tuduhan atau kritik yang disampaikan harus didukung oleh data yang valid dan spesifik mengenai kebijakan mana yang dianggap merugikan rakyat, bukan sekadar opini umum yang bersifat abstrak. Hal ini disampaikan Gubernur dalam rangka membuka ruang dialog yang lebih konstruktif mengenai tata kelola pemerintahan.
Permintaan spesifik ini muncul karena pemerintah provinsi belum menerima penjelasan rinci mengenai kebijakan spesifik yang disorot oleh publik sebagai kebijakan yang merugikan. Gubernur secara terbuka mengundang pihak-pihak terkait untuk membedah kebijakan secara mendalam pada hari Kamis, 23 April 2026.
"Kebijakan yang tidak pro itu yang mana? Harus spesifik. Kita diskusikan, kita buka datanya," ujar Rudy Mas'ud, menegaskan kesediaannya untuk transparan dalam setiap pembahasan kebijakan.
Terkait polemik mengenai anggaran rumah jabatan yang sempat menjadi perbincangan publik, Rudy Mas'ud memberikan klarifikasi bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari penetapan yang sudah ada sebelum dirinya menjabat. Ia menjelaskan bahwa masa kerjanya efektif belum lama.
"Itu APBD 2024 dan 2025. Kami ini baru dilantik Februari 2025, masuk efektif Maret. Jadi masa kerja kami baru sekitar 13 bulan," kata Rudy Mas'ud, memberikan konteks waktu terkait penggunaan anggaran tersebut.
Saat ini, prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup enam sektor fundamental, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, sosial, serta keamanan dan ketertiban. Rudy menekankan bahwa sektor-sektor dasar ini harus dikejar penyelesaiannya bersama.
"Itu yang paling dasar dan menurut saya masih belum selesai. Itu yang harus kita kejar bersama," tegas Rudy Mas'ud, menandaskan fokus kerja pemerintahannya saat ini.
Dalam sektor pendidikan, Gubernur memandang bahwa peningkatan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi merupakan instrumen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan. Ia percaya bahwa lulusan bergelar tinggi akan menjadi motor penggerak ekonomi baru.
