PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah melakukan peninjauan mendalam terhadap kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diberlakukan selama kurang lebih satu bulan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai efisiensi anggaran negara serta dampaknya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.
Kebijakan WFH yang diterapkan setiap hari Jumat ini merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi tekanan fiskal yang meningkat. Tekanan tersebut dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika kenaikan harga energi global yang memengaruhi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keberlangsungan kebijakan ini sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia di pasar internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung pada hari Selasa (5/5/2026) malam di Istana Jakarta.
"Kalau kondisi membaik, ya kita kembali normal. Tapi kalau masih tinggi, kita lihat apakah perlu tetap hemat," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menurut Menteri Keuangan, sejauh ini dampak penerapan WFH terhadap perekonomian cenderung berada pada posisi netral hingga menunjukkan dampak positif. Pemerintah juga sedang menyiapkan langkah-langkah perbaikan lainnya untuk mengatasi hambatan yang saat ini memengaruhi laju perekonomian nasional.
Potensi penghematan subsidi BBM dari kebijakan WFH ini diperkirakan mencapai angka Rp 6,2 triliun, sebagaimana dilansir dari Money. Namun, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan bahwa angka tersebut masih sebatas proyeksi makro dan belum merupakan realisasi fiskal yang nyata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Angka itu masih bersifat ‘could save’, jadi belum benar-benar terjadi di APBN," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Syafruddin juga menyoroti adanya pergeseran beban biaya dari kantor menuju rumah tangga pegawai, seperti peningkatan tagihan listrik dan layanan internet. Ia menilai bahwa klaim efisiensi pemerintah hanya bersifat parsial jika tidak ada perhitungan komprehensif mengenai biaya-biaya tambahan yang ditanggung oleh pegawai.
"Penghematan terlihat besar di anggaran, tapi belum tentu secara total ekonomi," kata Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
