PORTAL7.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan penting dengan pejabat tinggi negara pada hari Minggu, 3 Mei 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai aliran dana yang bersumber dari kas negara.
Lokasi pertemuan tersebut berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, dan dihadiri juga oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Diskusi ini merupakan bagian dari agenda rutin bulanan pemerintah dalam mengawasi tata kelola keuangan.
Pertemuan yang dimulai sejak siang hari hingga menjelang malam tersebut menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Hal ini dikonfirmasi melalui unggahan resmi dari akun Instagram Sekretariat Kabinet.
"Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026," tulis akun Sekretariat Kabinet.
Fokus utama dari agenda rutin bulanan ini adalah pemantauan ketat terhadap setiap transaksi keuangan pemerintah agar senantiasa berjalan secara transparan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan kebijakan finansial memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat.
Dilansir dari Detikcom, diskusi intensif tersebut menjadi momen krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan praktik korupsi di berbagai lini birokrasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah. Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," ungkap Sekretariat Kabinet.
Lebih lanjut, Presiden memberikan instruksi tegas mengenai prioritas penggunaan anggaran publik. Penekanan diarahkan pada ketepatan sasaran agar setiap rupiah yang berasal dari rakyat benar-benar bermanfaat.
"Bapak Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," tambah Sekretariat Kabinet.
