PORTAL7.CO.ID - Sebuah isu serius kini menjadi sorotan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, melibatkan dugaan praktik penggadaian Surat Keputusan (SK) milik Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 14 pegawai negeri sipil yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor diduga menjadi korban praktik ini.
Kasus ini menarik perhatian lebih jauh karena melibatkan oknum atasan di instansi penegak peraturan daerah tersebut. Praktik ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam struktur internal Satpol PP Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait mencuatnya kasus yang meresahkan para abdi negara ini. Beliau mengakui bahwa persoalan finansial seringkali mendorong individu untuk mencari pinjaman.
Dilansir dari bogorplus.id, Wali Kota Dedie menyatakan bahwa kebutuhan finansial adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Namun, dalam konteks kasus ini, terdapat aspek prosedural yang dinilai cacat.
Pernyataan beliau menekankan perbedaan antara kebutuhan pribadi dan penyimpangan birokrasi yang terjadi. Fokus utama kini adalah pada kesalahan dalam tata kelola dan prosedur yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Wali Kota Dedie A. Rachim menggarisbawahi bahwa meskipun berutang adalah hal umum, cara penyelesaiannya yang melibatkan SK ASN sebagai jaminan adalah masalah serius. Ditegaskannya bahwa ada kesalahan mendasar dalam proses yang terjadi.
"Namanya orang punya kebutuhan, kemudian juga mereka berutang ke bank dan sebagainya, itu hal yang biasa. Hanya mungkin ini ada mekanisme yang salah," ujar Dedie A. Rachim. Pernyataan ini disampaikan pada hari Selasa, 14 April 2026.
Tanggapan dari pimpinan daerah ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bogor akan menelusuri lebih lanjut mengenai penyimpangan mekanisme yang dimaksud. Penyelidikan akan difokuskan pada pertanggungjawaban oknum atasan yang terlibat.
Kasus ini menjadi barometer penting bagi penegakan integritas di kalangan birokrasi Kota Bogor. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Satpol PP.
