PORTAL7.CO.ID - Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Kabupaten Karangasem mengadakan pertemuan penting dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada hari Selasa, 14 April 2026. Agenda utama pertemuan tersebut adalah mendorong upaya maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2026.
Dewan menekankan perlunya langkah konkret agar realisasi PAD tahun ini benar-benar mampu menyentuh angka target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 511 miliar. Target ambisius ini memerlukan pengawasan ketat dan eksekusi pemungutan pajak yang lebih efektif oleh pemerintah daerah.
Ketua Pansus Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, menegaskan tanggung jawab moral yang diemban oleh legislatif dalam memastikan optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan kolaborasi aktif antara eksekutif dan legislatif dalam urusan fiskal daerah.
"Kami tidak hanya melakukan pengawasan, tapi ikut terlibat dan bertanggung jawab agar pendapatan bisa lebih dioptimalkan lagi," ujar I Nengah Sumardi, Ketua Pansus Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Karangasem, dilansir dari Detikcom.
Sumardi secara spesifik menyoroti bahwa masih terdapat berbagai sumber pendapatan alternatif yang belum digarap secara maksimal oleh pemerintah daerah selama ini. Oleh karena itu, BPKAD diminta untuk proaktif melakukan pemetaan potensi baru.
BPKAD Karangasem juga didorong untuk terus melakukan identifikasi dan menggali potensi wajib pajak baru yang tersebar di seluruh wilayah Karangasem. Upaya ekstensifikasi ini dianggap krusial untuk menopang pencapaian target PAD.
Data menunjukkan bahwa sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tetap menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi kas daerah Karangasem saat ini. Sektor ini menjadi tulang punggung utama penerimaan PAD sementara waktu.
Selain MBLB, sektor Pajak Barang Jasa Tertentu (BJT) yang meliputi hotel, restoran, dan industri hiburan juga menjadi tumpuan penting dalam struktur pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem. Kedua sektor ini selalu menjadi fokus utama pemantauan.
Kepala BPKAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, menyampaikan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan April 2026. Realisasi tersebut tercatat telah mencapai angka Rp 133,7 miliar.
