JAKARTA - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai upaya penanganan banjir di ibu kota menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Program yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini dinilai tidak efektif, membebani anggaran, dan diduga bermasalah dalam aspek transparansi pengadaan.
Pramono Anung mengakui bahwa pelaksanaan OMC masih menghadapi resistensi. Ia menyebut adanya pihak-pihak yang tidak setuju, bahkan mengesankan sebagian pihak justru “senang” ketika Jakarta dilanda banjir. Padahal, menurutnya, OMC merupakan langkah mitigasi penting untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem, terutama saat potensi banjir meningkat.
Namun, efektivitas langkah tersebut kembali dipertanyakan setelah banjir tetap merendam sejumlah wilayah Jakarta. Pada Kamis (29/1/2026), tercatat sebanyak 18 Rukun Tetangga (RT) di DKI Jakarta terendam banjir, yang dipicu oleh luapan debit air Kali Ciliwung akibat kiriman air dari hulu.
Kritik Biaya dan Ketidaktepatan Sasaran
Kritik keras terkait biaya datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim. Ia menilai kebijakan penanganan banjir melalui OMC yang bertujuan memindahkan awan hujan tersebut tidak tepat sasaran dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Biaya modifikasi cuaca bisa mencapai Rp300 juta untuk sekali penerbangan. Ini adalah kebijakan yang tidak efektif dan sangat membebani anggaran daerah,” tegas Lukmanul Hakim.
Potensi Pelanggaran Anggaran dan Monopoli BMKG
Sorotan serius juga datang dari Center for Budget Analisis (CBA) yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan anggaran OMC. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengaku geram dengan pola pelaksanaan OMC yang dinilai bermasalah, khususnya terkait peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Saya sangat mempertanyakan pola kerja BPBD dan BMKG. Mengapa setiap kali Gubernur Pramono Anung ingin menangani banjir dengan OMC, harus dimonopoli oleh BMKG?” ujar Uchok, Kamis (29/1/2026).
