PORTAL7.CO.ID - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah untuk menjaga keberlangsungan organisasi ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil meskipun operasional mereka sedang dihentikan sementara karena masalah administratif.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi kebijakan penyaluran insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi 1.720 SPPG yang terdampak penutupan sementara. Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Dadan Hindayana pada Selasa, 28 April 2026.
Penangguhan operasional ini terjadi karena adanya kendala administratif yang berkaitan erat dengan standar kesehatan dan lingkungan. Secara spesifik, penutupan dilakukan karena banyak pengelola yang belum menyelesaikan pemenuhan dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Lokasi pengumuman kebijakan ini adalah saat Dadan Hindayana menghadiri peresmian pembangunan SPPG di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia menekankan bahwa pemberian dana dukungan finansial ini bertujuan menjaga stabilitas organisasi selama masa transisi perbaikan dokumen.
Dadan Hindayana menjelaskan kompensasi finansial tersebut tetap mengalir meskipun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang tidak berproduksi. "Untuk yang sementara tetap diberi (insentif Rp 6 juta per hari)," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Menurut Dadan Hindayana, dasar pemberian dana kompensasi ini adalah beban kerja personil yang masih ada di balik penutupan sementara. Personel tersebut masih memiliki tugas administratif dan pengembangan kapasitas yang harus diselesaikan.
"Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat penutupan," jelas Dadan Hindayana lebih lanjut mengenai alasan dukungan finansial tersebut.
Data per April 2026 menunjukkan adanya sedikit penurunan jumlah unit yang dikenai sanksi administratif seiring dengan upaya mereka memenuhi kriteria teknis yang diwajibkan. Evaluasi utama difokuskan pada pemenuhan aspek sanitasi sebagai syarat mutlak program nasional.
"Sekarang berkurang sedikit, sekitar 1.720-an (SPPG yang ditutup sementara)," ungkap Dadan Hindayana mengenai jumlah terbaru satuan pelayanan yang masih dalam masa perbaikan administrasi.
