ACEH - Bencana besar di Sumatera menjadi ujian nyata bagi ketahanan pangan Indonesia di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Program Food Estate yang telah berjalan sejak era Soeharto hingga kini membuahkan hasil signifikan. Stok beras pemerintah mencapai rekor 4 juta ton, menjamin ketersediaan pangan nasional.
Program Food Estate pertama kali diperkenalkan Presiden Soeharto melalui Megaproyek Lahan Gambut pada 1995 untuk perluasan lahan pertanian.
Di era Jokowi, inisiatif ini bangkit kembali dengan target satu juta hektare di Kalimantan Tengah, Merauke, Bulungan, dan Ketapang selama 2010-2013, serta cetak sawah di 28 provinsi pada 2014-2017.
Kini, Pemerintahan Prabowo melanjutkan dengan pencapaian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) BULOG melebihi 4 juta ton dalam setahun pertama.
Keberhasilan Moratorium Impor Beras
Segera setelah moratorium impor beras diumumkan, bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bersamaan. Pemerintah menolak bantuan pangan luar negeri karena stok domestik mencukupi, termasuk untuk bantuan darurat. Stok CBP di ketiga provinsi tersebut tiga kali lipat dari kebutuhan masyarakat, membuktikan ketahanan pangan nasional.
Stok Beras Aman Hingga 2026
Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra, menyatakan dalam konferensi pers BNPB pada 13 Desember 2025 bahwa stok beras Aceh mencapai 80.000 ton, cukup hingga Juni 2026. Kendala utama hanya distribusi akibat akses transportasi, yang diatasi dengan percepatan pembangunan jembatan bailey oleh TNI. Kementan juga kirim 153 truk bantuan senilai Rp1,2 triliun untuk mendukung penanganan bencana.
Menurut data terbaru per 13 Desember 2025, total korban meninggal dunia di tiga provinsi mencapai 1.006 jiwa, sementara total pengungsi masih berada di angka 654.642 jiwa, menunjukkan skala kebutuhan logistik yang sangat besar.
