JAKARTA - Bantuan Rusia sebesar US$1,1 miliar untuk rekonstruksi Gaza kembali menjadi sorotan publik.
Namun, di tengah simpati terhadap Palestina, muncul narasi menyesatkan yang membandingkan bantuan tersebut dengan iuran Board of Peace (BoP) dan mengaitkannya dengan sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap Palestina.
Pengamat hubungan internasional, Efriza, menegaskan bahwa bantuan Rusia tersebut bukan dana segar, melainkan bersumber dari aset Rusia yang dibekukan di Uni Eropa sejak 2022, pasca-invasi Rusia ke Ukraina.
“Penting dipahami bahwa bantuan Rusia ke Gaza itu berasal dari aset Rusia yang dibekukan Barat. Totalnya sekitar US$250 miliar, bukan uang baru yang dikeluarkan Kremlin,” ujar pengamat geopolitik, Efriza, saat dihubungi, Selasa (3/2).
Menurut Efriza, pembekuan aset Rusia awalnya dimaksudkan untuk membatasi kemampuan Rusia mendanai perang Ukraina.
Bahkan, aset tersebut semula dirancang untuk membantu pembiayaan rekonstruksi Ukraina yang diperkirakan menelan biaya US$411 miliar, berdasarkan penilaian bersama Pemerintah Ukraina, Bank Dunia, Komisi Eropa, dan PBB.
“Dalam konteks ini, langkah Rusia mengalokasikan US$1,1 miliar ke Gaza lebih merupakan manuver politik luar negeri, bukan murni kebijakan filantropi,” katanya.
Isu BoP Dinilai Diseret ke Politik Dalam Negeri
Sementara itu, narasi yang menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sebagai bukti Presiden Prabowo meninggalkan Palestina dinilai tidak berdasar.
