JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai estimasi anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasang. Ia memastikan bahwa angka tersebut masih bersifat pagu anggaran dan akan ditentukan melalui proses lelang yang kompetitif.

Gus Ipul menjelaskan bahwa nilai yang tercantum dalam dokumen perencanaan merupakan batas maksimal atau pagu, sehingga belum menjadi harga final. Dalam sistem pengadaan pemerintah, harga riil akan ditetapkan setelah melalui mekanisme lelang terbuka untuk memastikan efisiensi anggaran.

“Kalau sekarang disebut Rp700 ribu, nanti hasilnya bisa jauh di bawah itu karena ada proses lelang,” ujar Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Ia menambahkan bahwa proses lelang justru dirancang untuk menekan harga agar lebih ekonomis, namun tetap memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan bagi para siswa. Selain itu, pengadaan sepatu ini merupakan bagian dari paket menyeluruh pemenuhan kebutuhan dasar siswa, yang mencakup seragam hingga perlengkapan sekolah lainnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) menjamin bahwa seluruh tahapan pengadaan akan dilakukan secara akuntabel. Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menutup celah praktik menyimpang dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementeriannya.

“Saya sudah pastikan tidak boleh ada lobi, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa dalam proses pengadaan. Jika ditemukan indikasi manipulasi atau kongkalikong, kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkannya,” tegas Gus Ipul.

Selain aspek transparansi, Kemensos juga menitikberatkan pada faktor kualitas. Spesifikasi sepatu yang direncanakan mencakup daya tahan dan kenyamanan untuk penggunaan jangka panjang, yang spesifikasinya mungkin berbeda dengan produk di pasar umum.

Mekanisme pengadaan yang berlapis, mulai dari tahap perencanaan, verifikasi, hingga evaluasi hasil lelang, diharapkan dapat memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara tepat sasaran. Melalui keterbukaan ini, program Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memberikan manfaat optimal bagi siswa, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.